MANADO – Keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan taxi di bandar udara internasional Samratulangi belakangan ini terus terkuak di hadapan publik.
Hal inipun memicu reaksi dari personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, semisal Rasky Mokodompit, yang pada pemberitaan sebelumnya mengatakan bahwa DPRD Sulut akan merespon sekaligus akan menindaklanjuti keluhan warga.
Namun berbeda dengan reaksi personil dewan tersebut, pengamat sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara Taufik Tumbelaka, melihat bahwa anggota deprov terlalu banyak mengumbar janji terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat.
“Sampai sejauh ini ketika ada aspirasi murni dari masyarakat hanya ditanggapi dengan janji-janji manis dari pihak perwakilan rakyat yang ada,” kritik Taufik.
Seharusnya, masih Tumbelaka, “para personil anggota dewan langsung action. Karena tugas mereka bukan hanya menjaring aspirasi, tapi juga menindaklanjuti aspirasi tersebut sampai terselesaikan,” tambah Tumbelaka.
Ditambahkannya juga bahwa terkait dengan keluhan untuk perusahaan penyedia jasa transportasi ini bukan hanya sekali saja. “Keluhan tersebut sudah sejak lama. Maka wakil rakyat kita seharusnya memanggil beberapa perusahaan taxi bersamaan dengan instansi terkait guna dilakukan pembinaan. Sebab menyangkut pelayanan di bandara merupakan cerminan awal keadaan Manado khusunya, dan Sulut umumnya,” tutup mantan aktifis UGM ini. (gn)
Dasar wakil rakyat, janjinya membela dan mewakili rakyat, nyatanya demi mendapatkan segebok uang rayat jadi korban
memang nyandak samua anggota DPR SULUT ba LAMU, mar bukang sadiki cuma pegang2 corong tukang plakat deng tukang ba kecap bumbu depe lastre otak bakasang kuli bia hahahahaha….
Hmmm …
Bukannya memang sejak dulu DPRD SULUT LAMU?
Begitu banyak dan tajamnya kritik di layangkan ke DPRD sejak dahulu, tapi sampai sekarang benang merah sikap yg tidak terpuji itu masih saja ada …. Ckckckck
DPR … Oh … DPR …
Jingle Kampanye tentang rakyat hanya sebatas Jingle.
DPRD Sulut dan Pemprov Sulut memang benar hanya omong saja (tong kosong bunyi nyaring). Banyak bukti kepentingan rakyat Sulut di abaikan. Hanya kepentingan Gubernur dan Pejabat Sulut serta Anggota DPRD Sulut saja yang di prioritaskan dan di pentingkan. Lihat saja, mulai dari masalah listrik yang selalu padam, jaringan internet yang sangat parah (utk komunikasi dan informasi), sarana transportasi yakni jalan-jalan desa yg parah, praktek KKN, moralitas (pejabat yg main perempuan), infrastruktur dan suprastruktur pariwisata yang tidak beres, dan lain sebagainya. Pokoknya Sulut dengan Pemerintahan saat ini juga Dewan, sangat tidak layak. Karena itu masyarakat jangan pilih lagi mereka-mereka itu. Sudah nyata di hadapan Kita amburadulnya.