Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan komitmennya untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran daerah secara terbuka di hadapan wakil rakyat.
Langkah ini menjadi momentum krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara di Bumi Nyiur Melambai.
Komitmen besar tersebut disampaikan langsung saat Yulius Selvanus menghadiri rapat Paripurna DPRD Sulut di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan ini menjadi sangat penting karena menentukan arah kebijakan anggaran dan masa depan pembangunan daerah.
“Pertanggungjawaban APBD adalah bentuk penghormatan kepada masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah. Setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Gubernur.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Paripurna DPRD Sulut
Rapat paripurna kali ini membahas agenda strategis yang berfokus pada pengambilan keputusan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, penyampaian KUA-PPAS 2027, serta Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular.
Mantan perwira tinggi TNI ini sangat mengapresiasi masukan serta rekomendasi kritis yang diberikan oleh para legislator di Paripurna DPRD Sulut.
Baginya, fungsi pengawasan yang ketat dari DPRD justru menjadi pemicu bagi pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menatap Target Ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2027
Di hadapan anggota dewan, Yulius Selvanus memaparkan arah kebijakan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Di tengah ketidakpastian dana transfer pusat, Pemprov Sulut memilih langkah anggaran yang hati-hati namun tetap progresif.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulut mampu menyentuh angka 5,7 hingga 6,7 persen pada tahun 2027.
Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 5,82 hingga 6,32 persen, dengan target pendapatan daerah dirancang sebesar Rp3,24 triliun dan belanja daerah sebesar Rp3,03 triliun.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat. Kami juga memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi penyesuaian dana transfer,” jelas Gubernur.
Selain isu anggaran, Yulius Selvanus juga mendorong percepatan pembahasan regulasi penanggulangan wabah.
Aturan ini sangat mendesak demi melindungi stabilitas kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan seluruh warga Sulawesi Utara di masa depan.
“Saya berharap Ranperda tentang Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular dapat dibahas secara komprehensif hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melakukan penanggulangan secara cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi demi melindungi masyarakat Sulawesi Utara,” pungkas Gubernur.
Sinergi yang tercipta dalam rapat paripurna ini membuktikan bahwa masa depan pembangunan Sulawesi Utara yang transparan kini berada di jalur yang tepat.
