Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling, menegaskan bahwa Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai fondasi penyusunan APBD yang realistis, bertanggung jawab dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda Penyampaian/Penjelasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, di ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/07/2026) tadi.
Menurut Yulius, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi ‘Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan’.
“Pada tahap akselerasi ini, RKPD Tahun 2027 mengusung tema Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulut yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui delapan prioritas pembangunan daerah,” ujar Yulius.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS dilakukan dengan pendekatan yang prudent, adaptif, dan antisipatif karena hingga saat ini alokasi final Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2027 dari pemerintah pusat belum ditetapkan secara definitif.
Karena itu, Pemprov Sulut menyusun proyeksi pendapatan secara konservatif sekaligus menyiapkan langkah mitigasi fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, maupun insentif fiskal.
“Kami tidak tinggal diam. Pemerintah Provinsi terus memperkuat strategi kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengelola ruang fiskal secara disiplin, termasuk memperhitungkan mekanisme intercept DAU untuk pembayaran cicilan utang,” katanya.
Yulius menegaskan, di tengah ketidakpastian fiskal, pemerintah tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat dengan menerapkan paradigma Money Follow Program Priority dan pendekatan Tematik-Holistik-Integratif-Spasial (THIS) agar setiap alokasi anggaran memiliki hasil yang terukur.
Ia menyebut, sejumlah sektor yang menjadi prioritas anggaran pada 2027 meliputi belanja pegawai dan operasional pemerintahan, pembayaran kewajiban utang, pembangunan infrastruktur prioritas, perlindungan sosial dan kesehatan, pemenuhan mandatory spending, hingga penyediaan anggaran mitigasi bencana dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan.
Selain itu, Pemprov Sulut juga akan memperluas sinergi dengan pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, serta mendorong kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan sektor swasta melalui berbagai skema pembiayaan kreatif.
Dalam rancangan KUA dan PPAS 2027, Pemprov Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,7 hingga 6,7 persen, inflasi 2,3–3,7 persen, tingkat kemiskinan 5,82–6,32 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,68–5,26 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,74.
Adapun pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,242 triliun, sementara belanja daerah dianggarkan Rp3,032 triliun.
“Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2027 ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan manifestasi tanggung jawab kami dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah ketidakpastian global dan nasional. Kami memohon dukungan serta kesepakatan DPRD untuk membahas dan menyempurnakan dokumen ini menjadi pondasi penyusunan RAPBD yang realistis, bertanggung jawab, dan berpihak kepada rakyat Sulut,” tutup Yulius.
