Oleh: Alfrits Semen
DUNIA sedang mencari jawaban atas satu pertanyaan besar, bagaimana perdamaian bisa dipertahankan di tengah meningkatnya polarisasi, konflik identitas, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan kekerasan yang terus mengancam kehidupan masyarakat.
Menariknya, sebagian jawaban itu tidak datang dari negara-negara adidaya.
Ia justru lahir dari pemerintah daerah.
Itulah sebabnya UCLG Peace Prize 2026 menjadi ajang yang penting.
Penghargaan yang digagas Kota Den Haag, Belanda, dan diberikan oleh United Cities and Local Governments (UCLG) ini bukan sekadar kompetisi.
Ia merupakan panggung global tempat pemerintah daerah terbaik dunia mempresentasikan bagaimana mereka menjaga perdamaian di wilayah masing-masing.
Tahun ini lebih dari 80 pemerintah daerah dari berbagai negara ikut bersaing.
Namun setelah melalui proses evaluasi yang panjang, hanya lima yang tersisa.
Lamu dari Kenya, Manabí dari Ekuador, São Paulo dari Brasil, Kapoeta Utara dari Sudan Selatan, dan Minahasa Utara dari Indonesia.
Kelima finalis itu membawa cerita yang berbeda-beda tentang perdamaian pada Kongres Dunia UCLG dari tanggal 22 hingga 26 Juni 2026 di Tangier, Maroko
Lamu, Kenya, berbicara tentang konflik yang lahir akibat bencana dan perubahan iklim.
Mereka membangun sistem peringatan dini, memperkuat hubungan antara pengungsi dan masyarakat lokal, serta menciptakan mekanisme pencegahan konflik sebelum krisis berkembang menjadi kekerasan.
Manabí, Ekuador, menghadapi tantangan yang berbeda.
Di wilayah yang dibayangi kejahatan terorganisir dan ketimpangan sosial, pemerintah daerah mencoba menghalau pengaruh kriminal melalui olahraga, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.
São Paulo, kota terbesar di Brasil, menawarkan pendekatan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Melalui Program Maria da Penha, pemerintah kota membangun sistem perlindungan yang melibatkan patroli khusus, kunjungan rumah, hingga teknologi geolokasi untuk merespons ancaman secara cepat.
Sementara Kapoeta Utara, Sudan Selatan, berupaya mengatasi konflik akibat perebutan sumber daya air.
