Penulis: Tim Redaksi
Manado — Satu tahun lebih usia pemerintahan Yulius Selvanus–Victor Mailangkay di Sulawesi Utara memasuki fase yang menarik untuk dibaca: bukan lagi fase konsolidasi kekuasaan pasca-pelantikan, melainkan fase di mana partai-partai politik mulai menunjukkan pola visibility masing-masing secara lebih matang.
Sepanjang Juni 2026, setidaknya tiga partai besar — PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra — memperlihatkan tiga strategi yang berbeda secara fundamental dalam merebut ruang perhatian publik di Bumi Nyiur Melambai.
Ketiganya sama-sama efektif, namun bertumpu pada sumber daya politik yang sangat berbeda karakternya.
PDI Perjuangan: Visibility yang Lahir dari Kerja Partai, Bukan Kekuasaan
Dari ketiga partai besar tersebut, PDI Perjuangan barangkali adalah yang paling menarik untuk dicermati justru karena posisinya di luar lingkar eksekutif Pemprov Sulut.
Tanpa kursi gubernur, PDIP Sulut sepanjang Juni hingga awal Juli 2026 berhasil mempertahankan visibility yang konsisten melalui instrumen paling khas partai ini: rangkaian peringatan Bulan Bung Karno.
Rangkaian kegiatan ini bukan sekadar seremoni ideologis tahunan.
Sejak dimulai akhir Mei, agenda ini bergulir dengan variasi bentuk — mulai dari fun walk yang diikuti ribuan peserta, pernyataan reflektif sejumlah kader seperti Vonny Mongdong dan Monica Rorong soal makna kebangsaan, hingga puncaknya turnamen sepak bola usia muda Soekarno Cup U-17, yang secara simbolis ditutup langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, Olly Dondokambey, awal Juli 2026.
Yang membedakan pola PDIP dari partai-partai lain adalah sumber legitimasi visibility-nya.
Gerindra memperoleh sorotan media karena sosok Yulius Selvanus sebagai Gubernur Sulut; PDIP justru membangun panggungnya sendiri — memobilisasi struktur partai, kaderisasi muda, dan simbol ideologis — tanpa bergantung pada akses kekuasaan eksekutif.
Ini adalah visibility yang tumbuh dari mesin partai, bukan dari jabatan.
Dalam konteks pasca-Pilkada di mana PDIP kehilangan kursi gubernur untuk pertama kalinya dalam beberapa periode terakhir di Sulut, kemampuan menjaga kehadiran publik lewat jalur non-kekuasaan ini adalah indikator soliditas struktur yang patut dicatat.
Golkar: Visibility Lewat Kerja Bantuan Sosial dan Kemanusiaan
Golkar menempuh jalur yang berbeda dari PDIP, namun tak kalah efektif dalam menjaga kehadirannya di ruang publik Sulut sepanjang Juni–Juli 2026: bantuan sosial dan aksi kemanusiaan, yang digerakkan terutama oleh tokoh Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu, anggota DPR RI Komisi VI dapil Sulawesi Utara.
Pola kerja Christiany — akrab disapa Tetty Paruntu — konsisten menyasar langsung ke lapangan.
Sepanjang 2025–2026, ia tercatat telah menyalurkan bantuan bagi pelaku UMKM dan kelompok masyarakat di berbagai wilayah, termasuk basis politiknya di Minahasa Selatan.
Momentum yang paling menonjolkan kehadiran Golkar pada periode ini datang dari respons cepat terhadap bencana: ketika gempa bumi mengguncang Kepulauan Sangihe pada 4 Juli 2026 dan berdampak ke tiga pulau terluar — Kawio, Marore, dan Matutuang — Christiany melalui struktur DPD II Golkar Sangihe segera menyalurkan bantuan kemanusiaan ke lokasi terdampak.
Pola ini menegaskan karakter visibility Golkar di Sulut: kehadiran yang dibangun lewat kedekatan langsung dengan masyarakat akar rumput, khususnya di momen-momen krisis kemanusiaan.
Pendekatan semacam ini efektif membangun kepercayaan dan kedekatan emosional konstituen, sekaligus menegaskan citra partai yang responsif dan hadir di tengah kebutuhan riil masyarakat, dari isu ekonomi kerakyatan hingga penanggulangan bencana di wilayah terluar.
