Penulis: Tim Redaksi
Manado — Ada yang berubah di tubuh Partai Golkar Sulawesi Utara sejak April 2026, dan perubahan itu justru membuat partai berlambang pohon beringin ini tampil lebih hidup di ruang publik sepanjang Juni hingga pertengahan Juli.
Bukan lewat satu figur tunggal seperti anggapan banyak orang, melainkan lewat kerja dua sosok perempuan yang membagi peran secara nyaris sempurna.
Regenerasi yang Tak Memutus Warisan
Musyawarah Daerah XI Golkar Sulut di Manado, 11 April 2026, menjadi titik balik penting: Michaela Elsiana Paruntu (MEP), Wakil Ketua DPRD Sulut, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut periode 2026–2030 — menggantikan Christiany Eugenia Paruntu (CEP).
Alih-alih tersingkir dari panggung, CEP justru didudukkan pada posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (di sejumlah pemberitaan disebut pula Dewan Kehormatan) Golkar Sulut — sambil tetap aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI Komisi VI dapil Sulawesi Utara.
Formasi ini yang kemudian membentuk pola kerja Golkar Sulut sepanjang Juni–Juli 2026: MEP mengurus front institusional dan legislatif di daerah, sementara CEP menjaga front sosial-kemanusiaan sekaligus jejaring di Senayan.
MEP: Suara Golkar di Kursi DPRD dan Isu Pendidikan Rakyat
Sebagai Ketua DPD I sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut, MEP memantapkan diri sebagai representasi Golkar di ranah kebijakan daerah.
Pada 23 Juni 2026, Fraksi Golkar DPRD Sulut lewat juru bicaranya, Vionita Kuera, menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Rapat Paripurna terhadap dua Ranperda — Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah.
Sikap Golkar relatif lebih kritis dibanding fraksi lain: mendukung agar regulasi disahkan, namun mengingatkan agar pengaturan perizinan di tingkat provinsi tidak tumpang tindih dengan kewenangan kabupaten/kota.
Selanjutnya, pada 3 Juli 2026, MEP menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Sekolah Rakyat di Sulut, menyebut pendidikan sebagai kunci memutus mata rantai kemiskinan.
Ia memastikan Fraksi Golkar akan terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada program tersebut — sebuah isu yang sekaligus relevan dengan perannya di luar partai sebagai Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM.
Di tingkat internal, MEP juga turun langsung ke daerah.
Pada 12 Juni 2026, ia bersama CEP memimpin rapat konsolidasi partai di Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan — forum dialog terbuka antara pimpinan dan kader dari tingkat kecamatan hingga desa, yang menegaskan target konsolidasi partai berkelanjutan hingga akar rumput.
CEP: Jejaring Nasional dan Tangan Cepat di Saat Krisis
Sementara MEP mengurus panggung legislatif, CEP tetap menjadi wajah Golkar yang paling terlihat di lapangan lewat kerja-kerja kemanusiaan, khususnya saat masyarakat menghadapi situasi darurat.
Momentum paling menonjol datang ketika gempa bumi mengguncang Kepulauan Sangihe pada 4 Juli 2026, berdampak ke tiga pulau terluar — Kawio, Marore, dan Matutuang.
CEP melalui struktur DPD II Golkar Sangihe segera menyalurkan bantuan kemanusiaan ke lokasi terdampak, menegaskan bahwa wilayah kepulauan dan perbatasan tidak boleh tertinggal dalam skema penanggulangan bencana.
Di level nasional, CEP juga aktif menyuarakan kepentingan Sulut lewat posisinya di Komisi VI DPR RI.
Pada 6 Juli 2026, ia menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara dan PTPN III, mendorong tata kelola perusahaan yang baik serta penguatan pengawasan hilirisasi perkebunan — agenda yang menegaskan perannya sebagai jembatan kepentingan daerah ke kebijakan korporasi BUMN tingkat pusat.
