Manado – Dikatakan adanya kepentingan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Sarundajang di Pulau Bangka, Minut. Gubernur mengakui itu adalah fitnah.
“Jadi saya mohon, baku-baku bae kwa. Jangan menyangka prasangka dimana-mana, tulis tape nama dimana-mana,” ujar Gubernur Sarundajang
“Buktinya kan kita belum masuk bui, karna apa? Dorang juga teliti, ini kemarahan, ini emosional, nah terus mau mengorbankan orang. Ya apa torang pe diri sempurna,” tambah Gubernur Sarundajang.
Menurutnya, itu jadi perhatian bersama, operator disana hidup, pengembang pariwisata di sana juga harus hidup. Tapi, kata Gubernur Sarundajang, kepentingan negara yang investasi Rp 23 triliun itu, juga dibutuhkan negara.
Diakuinya, pabrik baja di Indonesia baru dua, malahan baru satu, yang ada di Kalimantan Selatan. Kebutuhan besi manusia di negara maju 600 kg per tahun, sementara Indonesia baru 40 kg.
“Ah..uang devisa negara habis dengan membeli besi,” kata Gubernur Sarundajang.
Karena itu, saat ini ada aturan-aturan bijih besi, pasir besi boleh di kelola, namun tidak bisa di ekspor setengah jadi.
“Musti ada smelter. Nah kalo ada smelter, itu prioritas bagi pemerintah. Itu mahal skali. Yang termurah Rp 11 triliun. Pulau Bangka itu Rp 23 triliun saya dengar,” jelas Gubernur Sarundajang.
Ditambahkannya, itu juga belum di ijinkan, masih di pelajari pemerintah pusat.
“Jangan terus mengatakan macam-macam. Nanti kita lihatlah,” ujar Gubernur Sarundajang. (robin/bersambung…)
Baca juga:
-
Gubernur Sarundajang dan Pulau Bangka (1) “Itu Bullshit, Itu Fitnah”
-
Gubernur Sarundajang dan Pulau Bangka (3) “Bukan Kita Membunuh Kehidupan Lingkungan”
Pak Gubernur yang terhormat, kalo uang Rp. 23 investasi itu dibutuhkan negara, apakah negara juga peduli pada kesejahteraan pemilik P. Bangka? Jika peduli, buatlah program RELOKASI. Penduduk di sana di relokasi atau transmigrasi ke wilayah yang layak, lalu tanah mereka di beli dengan harga yang layak.
Jika tanah sudah dibeli dengan harga Rp. 12.000/m2, maka tolong diganti balik dengan harga Rp. 100.000/m2, dan properti mereka di ganti dengan harga bangun baru.
Jika pemerintahan bapak memiliki hikmat yang benar, maka lakukanlah, keluarkanlah uang Propinsi Sulut atau Kab Minut.
Jangan mau enaknya aja.
Dalam proyek sebesar itu, semestinya ada calo tanah yang main. Mereka dapat bayaran dari perusahaan China itu berapa duit, dibayar hanya Rp. 12.000/m2.
Jika anda tetap ngotot dengan melawan keputusan Mahkamah Agung, dan anda tetap pada prinsip anda, jangan serakah dong, pikirkan masyarakat penduduk asli.
Anda hanya 5 tahun jadi Gubernur, tetapi kesalahan anda akan menuntut anda seumur hidup, sampai liang kubur, bahkan sampai di kehidupan kekal, anda akan bertanggung jawab.