Terkait mangrove yang dirusak, dikatakan Teddy, perusahaan telah menanam 2.300 bibit mangrove di pantai lokasi Hotel Desa Paputungan Likupang Barat, di Areal Pantai Kompleks Likupang Eco Family pada akhir April 2021.
Penanaman tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan peduli lingkungan, pemerintah dan warga setempat, serta disaksikan sejumlah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dan personil Direktorat Jendral Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Bunaken.
Teddy menyebut penanaman ribuan mangrove sebagai komitmen perusahaannya menjaga kelestarian lingkungan.
Dikatakan penanaman ini sebagai tahap awal, selanjutnya akan dilakukan penanaman di waktu akan datang sesuai rencana pembangunan obyek wisata eco park di Likupang.
“Kami melibatkan masyarakat Paputungan dalam program ini. Sebelumnya mereka dilatih oleh pihak konsultan, kami berharap mangrove dapat bertumbuh dan menambah khasanah pantai Likupang lebih indah dengan mangrove,” tutur Teddy.
Hal itu bertujuan agar masyarakat sekitar memahami manfaat dan fungsi hutan mangrove bagi kelangsungan hidup semua komponen yang berada di sekitar ekosistem itu termasuk di dalamnya manusia.
Di sisi lain, Kepala Bidang Penataan Penegakkan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BLH) Arfan Basuki, mengatakan, penanaman bakau sangat baik dalam upaya memelihara keseimbangan serta ekosistem lingkungan di wilayah pantai Likupang.
Ekosistem hutan bakau merupakan ekosistem unik yang memiliki beragam fungsi, sebagai tempat pembesaran berbagai biota yang bernilai ekonomis penting bagi manusia, (nursery ground), juga secara langsung hutan bakau menyumbang oksigen (O2) bagi manusia.
Fungsi lainnya menyerap CO2 dari sisa pembakaran dan mengurangi abrasi pantai, juga menyerap bahan kimia berbahaya bagi manusia agar tidak lebih tersebar di lautan serta memotong energi gelombang tsunami sehingga dampak bencana bagi manusia bisa diperkecil.
Arfan Basuki mengingatkan, kawasan pantai dan ekosistem bakau menjadi sasaran kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.
Hal itu terjadi akibat tuntutan pembangunan yang cenderung menitikberatkan bidang ekonomi.
Semakin banyak manfaat dan keuntungan ekonomis yang diperoleh maka semakin berat pula beban kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Sebaliknya semakin sedikit manfaat dan keuntungan ekonomis maka semakin ringan pula kerusakan lingkungan yang ditinggalkan.
“Mangrove juga menjadi daya tarik wisatawan dunia. Berwisata sambil menikmati keindahan lingkungan merupakan fenomena masa kini, kami selalu berkampanye untuk penanaman mangrove yang memiliki banyak ragam kegunaan,” ucapnya.
MANGROVE SULUT TERANCAM
Faktanya, melakukan penanaman mangrove pasca kerusakan bukan perkara mudah.
Adi Suryawan Peneliti pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado, melalui hasil riset sejak tahun 2012 mengatakan, prosentase hidup mangrove usai direhabilitasi, sangat kecil.
Rehabilitasi mangrove sangat tergantung dengan kondisi lingkungan baik gelombang, tingkat pasang surut, tinggi rendahnya dan substrak atau jenis tanahnya.
Jenis mangrove yang ditanam juga sangat mempengaruhi tingkat hidup.
Untuk daerah gelombang pasang tinggi, lebih cocok ditanam Rhizophora mucronata, sedangkan jenis Avicennia marina merupakan salah satu jenis mangrove yang dapat tumbuh di tempat minim gelombang seperti di rawa-rawa air tawar, tepi pantai berlumpur.
Olehnya, penting saat rehabilitasi, diteliti dulu setiap lokasi sehingga dalam proses penanaman, ada beda perlakuan terhadap mangrove.
Teknik penanaman juga harus tepat, misalnya menggunakan bambu yang dianyam, diikat atau menggunakan batu karang untuk melindungi.
Teknik ini ternyata akan mampu meningkatkan pertumbuhan mangrove.
Bisa juga menggunakan propagul (bibit tanaman) dengan langsung diikatkan ke akar napas pada Avecenia marina.
Teknik ini punya presentase lebih tinggi dibanding yang hanya menanam pakai pancang.
Sayangnya, untuk rehabilitas mangrove yang dilakukan rata-rata perusahaan, tidak memperhatikan hal-hal ini.
“Berdasarkan pengalaman riset yang BP2LHK lakukan, bibit-bibit yang didatangkan dari luar yang sifatnya keproyekan biasanya ada developer yang mendistribusikan, ternyata daya survive mangrove lebih rendah dibanding pembuatan pesemaian secara lokal. Bibit lokal minimal tidak mengalami stres transportasi dan sudah beradaptasi dengan daerah tersebut sehingga presentase keberhasilan itu lebih tinggi,” kata Adi.
Adi cemas, jika mangrove Sulut terus ditebang, maka bencana banjir seperti di kawasan Boulevard On Business (BoB), yakni pusat bisnis di areal reklamasi pantai Kota Manado pada Januari 2021, makin sering terjadi.
Kondisi kritis lingkungan seperti di Manado, bisa saja terjadi di Likupang, terutama Desa Paputungan yang dulunya memiliki kawasan hutan bakau nan eksotik, kini sebagian lokasi mangrovenya telah dirusak akibat geliat pembangunan hotel yang tidak berpihak pada lingkungan, dalam menunjang KEK Likupang.
“Sampai saat ini berbagai instansi ataupun swasta dan pemerintah sering mencari luasan yang ditanam. Sebaiknya ke depan yang penting adalah presentase tumbuhnya dibanding luas rehabilitasinya. Karena dana yang terbatas ini jangan sampai untuk melakukan rehabilitas dengan daya tumbuh yang sangat rendah,” beber Adi.
Sayang, upaya menjaga hutan mangrove belum ditunjang secara maksimal.
Update data terkait pemeliharaannya, tak terlalu diperhatikan pemerintah daerah.
Dinas Kehutanan Provinsi Sulut mencatat, hutan bakau di Sulut seluas 10.204 Ha berdasarkan Peraturan Penunjukan Kawasan Hutan tahun 2014 (Peta SK 734).
Mangrove-mangrove ini tersebar di 12 kota/kabupaten dengan kondisi yang beragam, mulai dari kritis, sangat kritis, tidak kritis dan potensial kritis.
Dari total keseluruhan luas hutan mangrove di Sulut, Kabupaten Minahasa Utara menempati urutan teratas, dan Desa Paputungan, Likupang Barat, sebagai salah satu daerah penyumbang kawasan hutan Mangrove untuk Minut.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut Rainer Dondokambey menjelaskan, kawasan hutan adalah kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan.
Update data dilakukan kecuali ada revisi tata ruang, mungkin 5 tahun sekali atau dilakukan perubahan fungsi misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi.
“Itu dimungkinkan dengan syarat tertentu,” kata Reiner.
Sementara peta hutan mangrove Sulut yang tertera pada SK 734 tahun 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, masih merujuk pada peta SK 452 tahun 1999 yang merivisi peta Belanda tahun 1932.
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Tondano berkedudukan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, juga mengungkap luas kerusakan mangrove yang terjadi di Sulawesi Utara, masih sangat tinggi.
Ervan, petugas BPDAS yang membidangi Rehalibitasi Hutan dan Lahan (RHL) menunjukan, pada tahun 2020, area rehabilitas kawasan hutan mangrove di Sulut mencakup 250 hektar.