
Menurut berbagai berita pers, Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Kamis 30 Juni 2022 di Istana Kremlin, Moskow, disamping menawarkan investasi Rusia di ibu kota baru (IKN), terutama di sektor pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, Putin juga mengungkapkan minatnya untuk mengembangkan industri tenaga nuklir di Indonesia.
Rosatom State Corporation disebut juga bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama, termasuk proyek yang terkait dengan penggunaan non-energi teknologi nuklir, misalnya, bidang kedokteran dan pertanian.
Disisi lain Presiden Putin juga mengatakan bahwa “Hubungan Rusia-RI bersifat konstruktif, dan saling menguntungkan, dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama”.
Jika kita menarik sejarah ke belakang, maka apa yang dikatakan Presiden Putin adalah benar karena saat Presiden Soekarno berkuasa hubungan antara Indonesia dan Uni Sovjet (saat itu) dibawah pemerintahan Perdana Menteri Nikita Sergeyevich Khrushchev terjalin baik.
Sentuhan pembangunan hasil kerjasama dengan Uni Sovjet pada waktu itu dalam bentuk semangat perjuangan, ide, tenaga (ahli/konsultan), dana, dll, masih terlihat sampai sekarang ini seperti berbagai patung yaitu Tugu Tani, Patung Pancoran, Patung Pemuda, Monumen Nasional, Rumah Sakit Persahabatan, Stadion Gelora Bung Karno, KRI Irian 201, armada jet tempur, dll.
Bahkan kerjasama Indonesia-Uni Sovjet itu juga berkembang pada bidang nuklir.
Dalam pertemuan tersebut juga, satu hal menarik yang dikemukakan Presiden Putin ialah mengingatkan Indonesia bahwa Rusia, yang saat itu Uni Soviet, membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi RI di awal berdiri di kancah internasional.
Apa yang dikatakan Putin itu memang benar. Dalam dokumen tahun 2011 dari Kedutaan Besar RI di-Moskow, Federasi Rusia, dijelaskan sebagai berikut:
“Uni Soviet merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan Uni Soviet mengecam segala bentuk kolonialisme. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI mengharapkan dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka.
Empat hari setelah mulai bekerjanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di London pada tanggal 21 Januari 1946, Delegasi Uni Sovet yang merupakan utusan dari Soviet Ukraina, Dmitry Manuilsky dalam pertemuan DK PBB mengangkat masalah mengenai keadaan di Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan, serta menghimbau DK PBB melakukan langkah-langkah untuk menghentikan agresi tersebut. Selain itu, Uni Soviet membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB serta organisasi internasional lainnya.
Misalnya, pada tahun 1947-1948 dalam sidang ECOSOC (Economic and Social Council-lembaga PBB), diajukan sejumlah usulan untuk diakuinya kedaulatan Indonesia dan dalam konferensi Delhi, Januari 1949 Uni Soviet mengecam Agresi Militer terhadap Indonesia dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Uni Soviet tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia dan berbagai ungkapan rasa terima kasih tercermin dari surat atau pidato-pidato yang disampaikan antara lain oleh Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Sartono, Wilopo dan Adam Malik kepada utusan Uni Soviet di PBB, seperti A.A. Gromyko, D.Z. Manuilsky, dan V. Zorin”.
Tawaran kerjasama nuklir oleh Presiden Putin, juga sudah dirintis oleh Presiden Soekarno
Dikutip dari 30 Tahun Indonesia Merdeka (1977), pada 16 Januari 1965, Presiden Soekarno meresmikan Pusat Penelitian Nuklir dengan menggunakan reaktor IRI-2000 dari Uni Soviet di Serpong, Tangerang (Kompas.com tgl 16/02/2020). Namun proyek ini tidak berlanjut setelah Presiden Soekarno diganti oleh Presiden Soeharto. Perkembangan selanjutnya, komponen-komponen proyek tersebut sebagian dipindahkan ke Bandung dan sebagian dibawa ke Yogyakarta.
Komponen yang dibawa ke Yogyakarta ini kemudian direkayasa oleh ahli-ahli nuklir asal Indonesia (tanpa tenaga asing) dilengkapi dengan komponen produk Indonesia, menjadi Reaktor Kartini yang berfungsi untuk penelitian, Reaktor Kartini hasil rekayasa putra Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Maret 1979.
Reaktor ini disebut Reaktor KARTINI. Kata KARTINI ini sebagai singkatan dari KARYA TEHNISI INDONESIA.
Projek Manager pembangunan reaktor ini adalah Alm. Iyos Subki M.Sc. dibantu oleh tenaga-tenaga muda ahli nuklir Indonesia waktu itu seperti. Soekarno Sujudi, Bakri Arbie, Adi Wardojo, Agus Salim, Alm. Mursid Djokolelono, dll, dimana tenaga-tenaga ahli tersebut (semuanya sudah pensiun), pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di BATAN (yang sekarang sudah dilebur di BRIN-Badan Riset dan Inovasi Nasional).
Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka tawaran Putin untuk memanfaatkan teknologi nuklir dalam bentuk PLTN guna penyediaan energi listrik bagi pembangunan nasional ada benang merahnya, sehingga perlu ditanggapi positif.
PLTN cocok dibangun di Kalimantan Timur
Disadari dan diakui bersama, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai sesuai rencana, jika tidak diikuti dengan pertumbuhan energi yang seimbang bahkan harus lebih tinggi prosentasinya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Dengan hanya mengandalkan energi terbarukan, tidak mungkin tingkat pertumbuhan energi melampaui pertumbuhan ekonomi. Karena itu alternatifnya PLTN harus segera hadir di Indonesia untuk saling mendukung dengan energi terbarukan. Kehadiran PLTN di Indonesia yang memiliki kapasitas besar, bukan saingan bagi energi fosil maupun energi terbarukan, melainkan saling mendukung dan membutuhkan (simbiosis mutualis).
