Manado – Kenaikan dana tunjangan anggota DPRD yang disebut-sebut bakal mencapai kurang lebih Rp35 juta plus gaji Rp19 jutaan, semakin mengukuhkan profesi anggota dewan prestisi dan sejahtera. Namun, para wakil rakyat kita diingatkan untuk tidak menikmati gaji bintang lima dengan kinerja kaki lima.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD yang diusulkan Pemerintah Propinsi, sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017.
“Kenaikan tunjangan ini harusnya disadari oleh para wakil rakyat kita sebagai bola panas yang nantinya akan mereka pegang. Artinya, ada ekspektasi dari rakyat bahwa mereka benar-benar akan bekerja sesuai gaji dan tunjangan bintang lima, bukan dengan kerja ala kaki lima,” terang Taufik Tumbelaka, Minggu (13/8/2017).
Taufik Tumbelaka mencontohkan, aksi kerja cepat yang ditunjukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD, dengan menuntaskan pembahasan tak lebih dari empat jam.
“Ini suatu peningkatakan, bahkan mungkin rekor bagi DPRD karena biasanya mereka melakukan pembahasan sebuah Ranperda bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kalau untuk urusan dan kepentingan mereka, anggota dewan bisa kerja cepat mengapa untuk rakyat tidak? Saya yakin mereka bisa,” tambah alumnus Fisipol UGM Yogyakarta itu.
Taufik Tumbelaka menambahkan, bahwa para anggota dewan harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dari kenaikan tunjangan ini.
“Rakyat sudah lelah dengan aktifitas anggota dewan yang lebih banyak bekerja di luar daerah dengan alasan studi banding ataupun konsultasi. Kenaikan gaji dan tunjangan tidak mengapa, apalagi didukung aturan dan kemampuan keuangan daerah. Tapi ingat, pertanggungjawaban moral kepada masyarakat itu juga penting,” pungkas Taufik Tumbelaka. (***/TimJerryPalohoon)
