Penulis: Tim Redaksi
Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat resmi berlaku mulai 1 April 2026.
Di tengah penerapan perdana kebijakan ini, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak pemerintah agar menjalankan evaluasi berkala demi memastikan tujuan kebijakan benar-benar tercapai.
Khozin menekankan bahwa WFH ASN harus tetap berada dalam pengawasan ketat dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Efektivitas kebijakan, menurutnya, wajib diukur dari dua aspek utama: penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan terjaganya produktivitas ASN dalam pelayanan publik.
“Kami meminta penerapan WFH setiap hari Jumat ini dievaluasi secara berkala dan diawasi secara konsisten. Pastikan target penghematan BBM tercapai, namun pelayanan publik tetap optimal,” ujar Khozin dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026), dikutip dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Kekhawatiran soal Long Weekend dan Kinerja ASN
Meski memahami kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan, Khozin mengingatkan adanya potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai.
“Dalam pandangan kami, pilihan hari Jumat ini belum tentu ideal karena berpotensi berubah menjadi long weekend,” tambahnya.
Kekhawatiran ini cukup beralasan, Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan dinilai bisa mendorong ASN untuk memperpanjang waktu libur, sehingga berpotensi memengaruhi kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan Khozin mendorong pengawasan konsisten di setiap instansi.
WFH ASN Juga Diharap Dorong Transportasi Publik dan Tekan Polusi
Di sisi lain, Khozin melihat kebijakan WFH ini sebagai momentum strategis untuk mendorong perbaikan sistem transportasi publik sekaligus mengendalikan polusi udara di berbagai daerah.
Ia mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar dampaknya tidak sekadar dirasakan di lingkup birokrasi, tetapi meluas ke seluruh masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH ASN ini akan dievaluasi setelah dua bulan berjalan.
Sejumlah sektor dikecualikan dari aturan, termasuk layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis meliputi energi, transportasi, logistik, dan keuangan.
Kegiatan belajar-mengajar tingkat dasar hingga menengah tetap dilaksanakan secara tatap muka, sementara perguruan tinggi menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing institusi.
Imbauan serupa juga diberikan kepada sektor swasta.
Kebijakan WFH ASN setiap Jumat ini kini resmi berjalan dan publik pun menantikan apakah efisiensi yang dijanjikan benar-benar terwujud dalam dua bulan ke depan.
