Bitung – Proses musyawarah pembebasan lahan tol yang kembali digelar di Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Rabu (08/03/2017) tak menghasilkan titik terang.
Pasalnya, harga yang telah ditetapkan tim appraisal tetap ditolak warga karena dianggap terlalu rendah sehingga sejumlah pemilik lahan memilih meninggalkan ruangan musyawarah.
“Kami tetap menolak harga yang diajukan tim appraisal karena masih sama dengan harga yang diajukan ketika musyawarah pertama. Terlalu murah,” kata salah satu pemilik lahan, Rasyid Ishak.
Rasyid menyatakan, penolakan harga pembebasan lahan tol bukan tanpa dasar, karena pemerintah tak memperhitungkan kerugian yang ditanggung pemilik lahan dengan mematok harga sangat murah.
“Ini tak ubahnya perampokan tanah untuk kepentingan pemerintah dengan memberikan harga yang sangat murah,” katanya.
Ia membandingkan penetapan harga di Kota Bitung dengan dinMinut yang harganya lebih tinggi. Sedangkan jika dibandingkan, Kota Bitung adalah daerah industri yang notabene harganya jauh lebih mahal.
“Bayangkan, tanah saya hanya dihargai Rp60 ribu/meter sedangkan jika saya jual kapling sudah ada yang menawar Rp250 ribu/meter. Jadi wajar jika kami menolak harga yang diajukan pemerintah,” katanya.
Untuk itu ia berharap pemerintah merevisi harga yang telah ditetapkan karena sangat tidak manusiawi dan hanya merugikan masyarakat.
“Kami tak menolak rencana pembangunan tol, malah sangat mendukung proyek itu asalkan harga pembebasan lahan yang diajukan manusiawi,” katanya.(abinenobm)