Manado, BeritaManado.com — Presiden Prabowo Subianto belum lama ini melempar wacana menarik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk dipilih oleh DPRD bukan lagi dipilih langsung rakyat yang dalam pelaksanaannya menyedot anggaran negara dan daerah yang tinggi.
Terkait wacana itu Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) melontarkan tentang kesiapan partai politik (Parpol) dalam mempersiapkan kadernya.
“Wacana dari Presiden Prabowo Subianto terkait Pilkada kedepan cukup menarik walaupun sebenarnya itu bukan wacana baru. Namun sekarang menjadi menarik karena diutarakan langsung oleh seorang Presiden. Dasar argumennya-pun menarik, tentang efisiensi anggaran plus situasi dan kondisi Indonesia terkait masalah “kekuatan” keuangan. Selian itu ada fakta partisipasi pemilih dalam.Pilkada juga tidak tinggi. Untuk Sulut sekitar 74%, bahkan ada Kabupaten, Kota dibawah 70%,” ungkap Taufik M Tumbelaka jebolan Fisipol UGM Yogyakarta itu Minggu, (15/12/2024).
Taufik juga menyentil tentang beberapa hal yang berpotensi menjadi kendala.
“Dalam mewujudkan Pilkada melalui DPRD juga ada sejumlah catatan selain kesiapan kader parpol itu sendiri, seperti tata cara yang harus mengantisipasi penggiringan pilihan, transaksi dukungan berupa politik uang sampai transaksi pembagian jatah program bahkan proyek yang berpotensi dijadikan tawar menawar” beber Taufik.
Taufik juga menekankan potensi transaksi proyek dalam APBD dan lainnya sebagai bentuk dukungan.
“Potensi paling berbahaya adalah transaksi bagi-bagi jatah proyek, dana hibah dan lainnya sampai titip menitip pejabat. Jika ini terjadi maka kebocoran uang negara akan sangat besar. Korupsi merajalela. Berpotensi kebocoran uang negara atau APBD dalam 4 sampai 5 tahun akan lebih benar dari biaya Pilkada langsung oleh rakyat. Jadi ini kembali kepada kesiapan parpol” pungkas Taufik.
(Erdysep Dirangga)
