Ide untuk menguasai nuklir bagi tujuan damai, dimulai/dirintis oleh Presiden Soekarno dengan peletakkan batu pertama Pembangunan Reaktor Nuklir pada 9 April 1961 di Bandung bekerja sama dengan Amerika Serikat(AS).
Reaktor Nuklir ini kemudian beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 27 Pebruari 1965, dengan nama Reaktor TRIGA_MARK II.
TRIGA singkatan dari Training, Risearch, Isotop, General Atomic yang artinya Reaktor Nuklir tersebut berfungsi untuk Latihan, penelitian, produksi Isotop, dan General Atomic yaitu perusahan AS yang membuat Reaktor Nuklir tersebut, berlokasi di kota San Diego, AS.
Dalam pidato peresmian Reaktor Nuklir tersebut antara lain pesan penting dari Presiden Soekarno ialah terus membangun Reaktor Nuklir untuk KESEJAHTERAAN RAKYAT.
Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa kepemimpinan Presiden Soehato, pesan tersebut ditindaklanjuti dengan membangun 2 Reaktor Nuklir, masing-masing Reaktor Nuklir Kartini, diresmikan Presiden Soeharto pada 1 Maret 1979 di Yogyakarta.
Kata Kartini, disamping nama pejuang Wanita Indonesia, juga diartikan sebagai KARYA TEKNISI INDONESIA (disingkat KARTINI), dimana Reaktor Kartini tersebut adalah hasil KREASI dan JERIH PAYAH DARI PARA PUTRA/ILMUWAN INDONESIA.
Kemudian dibangun Reaktor Nuklir Siwabessy di Serpong dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 Agustus 1987.
Ketiga Reaktor Nuklir ini masih berfungsi sampai saat ini, dan Reaktor Nuklir tersebut berfungsi non-energi/bukan PLTN.
Disamping membangun kedua Reaktor Nuklir tersebut, maka dalam era Presiden Soeharto, dibangun berbagai infrastruktur untuk persiapan pembanguan PLTN baik di bidang peraturan perundang-udangan, SDM melalui Pendidikan didalam dan diluar negeri, organisasi, Lembaga dan infra struktur lainnya yang dibangun di tiga Kawasan nuklir yaitu di Serpong, Yogyakarta dan Bandung.
Penilaian berbagai pihak bahwa pada jaman Presiden Soeharto, PLTN PERTAMA SIAP DIBANGUN, walaupun terjadi PRO DAN KONTRA, jika masa jabatannya berlangsung 5 thn.
Namun tidak terjadi karena Soeharto minta berhenti pada thn 1998.
Dalam era Presiden berikutnya sejak Presiden Habibie sampai Presiden Jokowi, tidak ada tanda dan langkah serius untuk membangun PLTN, baik karena kondisi obyektif bangsa maupun karena kepentingan politik maupun bisnis berbagai pihak.
Dalam era Presiden Prabowo ada tanda-tanda konkrit untuk membangun PLTN baik melalui penjajakan dengan pihak vendor, pernyataan dari para pejabat serta peraturan perundang-undangan.
Sikap terakhir dari Pemerintahan Presiden Prabowo tentang keseriusan untuk memulai Pembangunan PLTN di Indonesia ialah dengan keluarnya RUPTL.
Sejalan dengan itu, dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, rencana pembangunan PLTN telah dinyatakan secara eksplisit.
Sesuai RUPTL PLN, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 2×250 MW akan dibangun dan beroperasi tahun 2034.
Meski demikian, pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan tergesa-gesa.
Regulasi harus disusun matang, organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) perlu segera dibentuk, serta BUMN dilibatkan agar pengelolaan tetap berada dalam kendali negara.
