Catatan: Dr. Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
TAHUN BARU selalu menghadirkan dua kemungkinan sekaligus: harapan dan evaluasi. Ia bukan sekadar perpindahan angka dalam kalender, melainkan ruang refleksi yang mengajak manusia menengok kembali perjalanan hidupnya. Dalam tradisi Islam, pergantian tahun Hijriah memiliki makna yang lebih dalam dibanding sekadar penanda kronologis. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mengingatkan umat pada sebuah peristiwa monumental yang mengubah arah sejarah peradaban manusia: hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.
Hijrah bukan hanya perpindahan geografis. Ia adalah transformasi spiritual, sosial, politik, dan peradaban. Karena itu, Muharram selalu relevan dibaca sebagai momentum perubahan diri dan perubahan masyarakat. Tema “Peaceful Muharram: Menebar Maslahat, Menguatkan Umat” menemukan relevansinya dalam konteks Indonesia dewasa ini yang sedang menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, mulai dari polarisasi sosial, disrupsi digital, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, hingga menguatnya gejala intoleransi di berbagai belahan dunia.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, Muharram hadir sebagai panggilan moral untuk membangun kedamaian, memperluas kemaslahatan, dan memperkuat solidaritas kebangsaan.
Hijrah sebagai Transformasi Teologis dan Qurani
Secara teologis, hijrah merupakan konsep fundamental dalam Islam. Al-Qur’an tidak memaknai hijrah semata sebagai perpindahan fisik, melainkan perubahan orientasi hidup menuju jalan Allah. Firman Allah:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah” (QS. Al-Baqarah: 218).
Ayat ini menunjukkan bahwa hijrah merupakan tindakan aktif menuju kebaikan yang lebih besar. Dalam perspektif tafsir, hijrah mengandung dimensi spiritual berupa perpindahan dari keburukan menuju kebajikan, dari kezaliman menuju keadilan, dari egoisme menuju pengabdian kepada Tuhan dan kemanusiaan (Qutb, Fi Zhilal al-Qur’an, 2003).
Dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah SAW bersabda:
“Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah” (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, 2002).
Makna hijrah demikian sangat relevan bagi kehidupan modern. Di era digital, hijrah dapat dimaknai sebagai perpindahan dari budaya hoaks menuju budaya verifikasi, dari ujaran kebencian menuju dialog, dari korupsi menuju integritas, serta dari sikap eksklusif menuju keterbukaan.
Dalam perspektif maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi (Al-Muwafaqat, 2005), tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua tujuan tersebut bermuara pada kemaslahatan manusia. Karena itu, semangat Muharram sejatinya adalah semangat menghadirkan manfaat seluas-luasnya bagi kehidupan bersama.
Muharram mengajarkan bahwa keberagamaan tidak berhenti pada ritual individual, tetapi harus mewujud dalam tindakan sosial yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Maslahat dalam Perspektif Filosofis dan Etis
Dalam tradisi filsafat Islam, manusia dipahami sebagai makhluk moral yang keberadaannya menemukan makna melalui relasi dengan sesama. Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (2004) menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari pemenuhan kepentingan pribadi semata, melainkan dari keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesamanya.
Konsep maslahat yang menjadi ruh tema Muharram tahun ini memiliki kedekatan dengan konsep bonum commune atau kebaikan bersama dalam filsafat Aristoteles (Nicomachean Ethics, 1999). Kebaikan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi harus menghadirkan manfaat bagi sebanyak mungkin manusia.
Dalam konteks etika sosial modern, maslahat berarti kemampuan seseorang menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Ukuran keberhasilan hidup tidak hanya ditentukan oleh capaian material, tetapi juga oleh kontribusi sosial yang diberikan kepada masyarakat.
Tantangan etis masyarakat kontemporer adalah munculnya budaya individualisme yang semakin kuat. Media sosial sering kali menjadikan manusia lebih sibuk membangun citra daripada membangun karakter. Akibatnya, ruang publik dipenuhi pertentangan, saling menyerang, dan kompetisi tanpa empati.
Muharram mengajarkan sebaliknya. Hijrah berarti meninggalkan budaya kebencian menuju budaya kasih sayang. Rasulullah SAW sendiri diutus sebagai rahmatan lil alamin (QS. Al-Anbiya: 107), rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
Karena itu, refleksi Muharram mengingatkan bahwa kekuatan umat tidak lahir dari dominasi, melainkan dari kemampuan menghadirkan manfaat. Sebagaimana hadis Nabi:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (Al-Tabarani, Al-Mu’jam al-Awsath, 1995).
Membangun Ketahanan Sosial dan Psikologis Bangsa
Dari perspektif sosial dan psikologis, Muharram mengandung pesan penting tentang ketahanan individu dan masyarakat. Hijrah Nabi bukanlah perjalanan yang mudah. Ia penuh risiko, ancaman, dan ketidakpastian. Namun justru dalam situasi sulit itulah lahir optimisme, keberanian, dan daya tahan psikologis yang luar biasa.
Psikolog Viktor Frankl dalam Man’s Search for Meaning (2006) menjelaskan bahwa manusia mampu bertahan menghadapi penderitaan apabila menemukan makna dalam hidupnya. Hijrah Nabi merupakan contoh nyata bagaimana keyakinan terhadap tujuan yang lebih besar mampu melahirkan kekuatan mental yang luar biasa.
Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan psikososial. Tingginya tekanan hidup, meningkatnya kecemasan sosial, polarisasi politik, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian bersama.
Dalam situasi demikian, Muharram mengajarkan pentingnya harapan. Tahun baru Islam bukan perayaan nostalgia masa lalu, tetapi peneguhan optimisme menghadapi masa depan.
Secara sosiologis, masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang memiliki modal sosial (social capital) berupa kepercayaan, gotong royong, dan solidaritas. Robert Putnam dalam Bowling Alone (2000) menunjukkan bahwa kualitas kehidupan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan sosial di antara warganya.
Pesan “menguatkan umat” harus dipahami dalam kerangka memperkuat modal sosial tersebut. Umat yang kuat bukan hanya umat yang kaya secara ekonomi atau maju secara teknologi, tetapi umat yang mampu menjaga solidaritas, kepedulian, dan persaudaraan.
Kerukunan dalam Perspektif Antropologis dan Kebangsaan
Indonesia merupakan salah satu bangsa paling majemuk di dunia. Keberagaman agama, etnis, budaya, bahasa, dan tradisi merupakan kenyataan antropologis yang tidak dapat dihindari.
Antropolog Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) menegaskan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sistem makna yang membentuk cara manusia hidup bersama.
Dalam konteks Indonesia, agama memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat kohesi sosial. Karena itu, semangat hijrah Nabi di Madinah menjadi sangat relevan. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW tidak membangun masyarakat yang eksklusif, tetapi membentuk komunitas yang inklusif melalui Piagam Madinah.
Menurut Muhammad Hamidullah (The First Written Constitution in the World, 1986), Piagam Madinah merupakan salah satu dokumen politik paling awal yang menjamin hidup bersama dalam keberagaman. Di sana terdapat pengakuan terhadap hak-hak kelompok berbeda serta komitmen membangun perdamaian bersama.
Nilai inilah yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan kebangsaan Indonesia.
Bagi Sulawesi Utara, pesan Muharram memiliki makna yang sangat khas. Daerah ini dikenal sebagai salah satu laboratorium kerukunan Indonesia. Kehidupan masyarakat yang dibangun atas semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong menjadi modal sosial yang sangat berharga.
Di tengah berbagai konflik identitas yang terjadi di berbagai belahan dunia, Sulawesi Utara menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan.
Muharram menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat “Torang Samua Basudara” sebagai manifestasi nilai-nilai Islam yang menghormati kemanusiaan dan keberagaman.
Muharram dan Penguatan Negara Hukum
Dari perspektif yuridis, semangat Muharram sejalan dengan cita-cita negara hukum Indonesia. Konstitusi menjamin kebebasan beragama sekaligus menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut Jimly Asshiddiqie (Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2005), negara hukum tidak hanya menuntut ketaatan pada aturan, tetapi juga penguatan budaya hukum yang berkeadilan.
Hijrah dapat dimaknai sebagai perpindahan dari budaya pelanggaran menuju budaya kepatuhan, dari penyalahgunaan kekuasaan menuju integritas, dan dari praktik diskriminatif menuju penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam konteks pembangunan nasional, nilai-nilai Muharram sangat relevan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa.
Karena itu, peringatan Tahun Baru Islam tidak boleh berhenti pada seremoni keagamaan semata. Ia harus menjadi gerakan moral untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik.
Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang dialog daripada konflik, lebih banyak kolaborasi daripada polarisasi, dan lebih banyak solusi daripada saling menyalahkan.
Muharram mengingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan diri. Sebagaimana firman Allah:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11).