BeritaManado.com – “Artikel ini sebelumnya disiarkan di program Pilar Demokrasi KBR68H. Simak siarannya setiap Senin pukul 20.00-21.00 WIB di 89,2 FM Green Radio Jakarta”
Kasus kekerasan di Papua seolah tiada akhir. Dalam bulan Juni ini saja, dalam catatan Kontras, sudah 12 orang yang tewas, dan belasan lain luka-luka. Kasus terakhir adalah tewasnya Mako Tabuni di Waena, Jayapura. Kebetulan Mako Tabuni adalah aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi yang oleh Pemerintah Pusat, dituduh berada di balik layar gerakan referendum Papua.
Masyarakat Papua sangat mendambakan kedamaian, bila situasi selalu diliputi keresahan, masyarakat Papua akan mempertanyakan keberadaan aparat, khususnya kepolisian. Bagaimana mencari jalan menuju perdamaian hakiki di Papua inilah, yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi yang diselenggarakan oleh KBR68H. Perbincangan kali ini mengundang tiga narasumber, yaitu Edo Kondologit (Seniman dan Budayawan asal Papua), Indria Vernida(Wakil Koordinator Kontras), Sumardi (Asisten Koordinasi Otonomi Khusus, Deputi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam).
Menurut Indria, apa yang terjadi di Papua sebenarnya akumulasi dari persoalan yang sudah bertahun-tahun dan belum ada langkah yang signifikan untuk penyelesaiannya. Indria menyebut soal marjinalisasi terhadap orang-orang Papua. Kemudian pembangunan ekonomi yang tidak merata. Juga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat berbeda dengan kondisi wilayah Indonesia pada umumnya. “Begitu banyaknya peristiwa kekerasan itu, tak ada satupun pertanggungjawaban hukum dari aparat kepolisian tentang siapa sebenarnya pelaku-pelaku kekerasan,” tutur Indria.
Sementara menurut Edo, orang Papua kalau perang adalah perang yang beradab. Ketika mereka akan berperang, yang keluar hanya laki-laki, mereka berkumpul di lapangan, sementara perempuan serta anak-anak tidak ikut. Menurut Edo, itu adalah sikap yang jantan, kita tahu siapa musuh kita. Edo menganggap saat ini seolah ada informasi yang ditutup-tutupi, karena faktanya dibolak-balik. “Selalu mencari kambing hitam, masalah belum jelas sudah menyebut KNPB yang berbuat ulah, dengan bukti yang tidak valid,” tambah Edo
Sementara menurut Sumardi, indikasi keterlibatan KNPB cukup kuat. Dengan adanya pembentukan organisasi tersebut, jelas polisi akan bertindak. Namun Sumardi menyayangkan cara bertindak polisi yang terlalu keras. Seharusnya biarkan saja mereka melaksanakan dulu, kemudian selesai acara baru dipanggil. “Yang juga disayangkan, kemarin terjadi tembakan yang mematikan, seharusnya sasaran hanya dilumpuhkan untuk mencari data-data lebih lengkap,” tutur Sumardi
Edo menjelaskan, kalau kita lihat kenyataan di lapangan akan berbeda sekali, berapa banyak aparat yang menjalankan bisnis ilegal di Papua, tanpa ada pengawasan. Edo mempertanyakan, kita punya Presiden, dengan struktur yang jelas, ada Kapolda dan Pangdam, lalu apa kerja mereka selama ini. Edo mengusulkan agar pejabat-pejabat itu dicopot dan diganti saja pada perwira lain yang lebih mampu. “Akar permasalahannya kan sederhana, masalah ketidakadilan, pelanggaran HAM, pembagian kue yang tidak adil, tambah lagi aparat yang masuk Papua bermental korup,” tegas Edo.
Indria menegaskan, sekali lagi Presiden telah mengorbankan masyarakat Papua. Seolah ada sikap dari aparat, karena dia orang Papua maka boleh disiksa. Indria mempertanyakan, kalau memang ada tuduhan penembakan dilakukan orang Papua, dari mana mereka dapat senjata. “Paling utama adalah bagaimana mengevaluasi kebijakan keamanan di Papua, sebagai salah satu jalan untuk mengembalikan rasa kepercayaannya orang Papua, peran aparat keamanan di Papua menjadi pertanyaan besar,” tegas Indria. (*)
