Manado, BeritaManado.com — Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di mulai.
Dalam rapat tersebut, lagu serapan anggaran yang masih minim alias masih jongkok berdengung lagi, hingga memantik sorotan tajam dari para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Anggota DPRD Sulut Henry Walukow dalam rapat Badan anggaran meminta pemerintah Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sulut untuk memaparkan realisasi anggaran dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada triwulan satu.
“Kita sudah mau bicara APBD Perubahan tetapi saya mendapat informasi bahwa, ada beberapa SKPD yang daya serapnya sangat rendah. Kita sudah mau bicara APBD Perubahan, diubah tambah kurangnya, sedangkan yang sudah dianggarkan itu tidak mampu diserap,” sorot Henry Rabu, (23/7/2025) pada rapat badan anggaran DPRD Sulut.
“Jadi, kita perlu mendapatkan informasi tentang daya serap anggaran dari setiap SKPD sampai bulan ketujuh ini,” ucap Henry.
Setelah pemaparan serapan anggaran oleh Kepala BKAD Provinsi Sulut Clay Dondokambey diketahui bahwa terdapat banyak SKPD yang belum mampu merealisasikan anggaran hingga tanggal 18 Juli 2025.
Secara garis besar, berikut data serapan anggaran per SKPD:
Pendapatan sampai 18 Juli dari pagi pendapatan Rp 3,7 triliun terealisasi Rp 1,49 triliun atau 40%.
Belanja, dari pagi Rp 3,85 triliun terealisasi Rp 1,2 triliun atau 34%.
5 perangkat daerah dengan serapan terbesar yakni:
– Dispora 62%
– Dinas Perhubungan 54%
– Dinas Kehutanan 53%
– Badan Penghubung 52%
– Badan Perbatasan 51%
15 Perangkat daerah dengan serapan masih di bawah rata-rata atau di bawah 42%:
– Perkimtan 8%
– BKAD 22%
– Kesbangpol 24%
– PUPRD 28%
– Dinas Tenaga Kerja 31%
– Dinas Pangan 32%
– Dikda 33%
– Disperindag 35%
– Dinas Kominfo 36%
– Dinas Sosial 36%
– Dinas Kesehatan 37%
– Dinas Kebudayaan 39%
– BPBD 40%
– BKD 40%
– Bappenda 42%
(Erdysep Dirangga)
