Manado – Sejak bertugas lima tahun lalu hingga kini, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut minim menangani pelanggaran-pelanggaran tata tertib (Tatib) di Gedung Cengkih.
Padahal berdasarkan catatan media massa, begitu banyak pelanggaran dilakukan anggota dewan terkait aturan-aturan di DPRD.
Salah satu yang paling sering dilakukan DPRD secara lembaga adalah rapat pengambilan keputusan agenda dewan yang menjadi kewenangan Badan Musyawarah.
Di hampir setiap rapat Banmus digelar tak kuorum. Hanya 6 dari 21 anggota Banmus yang hadir. Bahkan sering terjadi kehadiran di bawah 6 anggota saja. Padahal untuk mengambil keputusan harusnya anggota Banmus yang hadir 11 orang.
Begitupun dalam rapat-rapat paripurna, kehadiran seringkali tak mencukupi. Tapi anehnya, rapat dilanjutkan meski hanya kuorum tanda tangan anggota dewan.
Bahkan di akhir periode 2009-2014 ini, tidak lagi terpantau ada rapat-rapat Banmus soal jadwal kegiatan anggota dewan.
Beberapa rapat paripurna yang telah dilaksanakan DPRD tanpa ada rapat Banmus. Juga diakui sejumlah staf Sekretariat DPRD, bahwa mereka sudah tak lagi menjalankan undangan rapat Banmus.
“So nda pernah ada undangan rapat Banmus. Biasanya kalo rapat pasti ada undangan,” ujar mereka yang minta namanya tak dipublish.
Ketua BK, Paul Tirayoh yang dikonfirmasi wartawan saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terkait revisi RPJMD lalu, membantah jika Banmus tak pernah lagi rapat.
“Semua agenda rapat paripurna dirapatkan Banmus dulu jadwalnya baru kemudian digelar. Biasanya digelar di ruang pimpinan dewan,” tukas Tirayoh.
Sepanjang kepemimpinan BK, banyak kasus yang tak tuntas. Salah satunya pengaduan Wakil ketua DPRD, Arthur Kotambunan BSc atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ketua Dewan, Meiva Salindeho-Lintang STh dan Ventje Janis.
Tirajoh sendiri mengaku sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa. “Sudah dipanggil dan diklarifikasi. Tunggu saja,” begitu Tirayoh sering berujar. (**/jry)
