Manado – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2018 bekerja dengan maksimal.
Pada sesi tanggapan Pansus, anggota Fraksi Partai Demokrat, Billy Lombok SH, merangsek interupsi ‘menyerang’ dinas perkebunan dan pertanian.
“Saya membaca kinerja 2018 di atas kertas baik, tapi ketika disandingkan yang dialami masyarakat belum sesuai harapan. Ada undang undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani, ini belum ada Perda diajukan ke DPRD provinsi, padahal masyarakat membutuhkan proteksi, solusi sudah ada di masyarakat, kebutuhan sudah dapat di lihat di masyarakat, tapi dinas ini kurang jeli, padahal masyarakat sudah menjerit,” ujar Lombok pada rapat Pansus bersama SKPD Pemprov Sulut, Selasa (30/4/2019).
Pernyataan ini kemudian ditimpali oleh Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang dan anggota Pansus Noldy Lamalo, yang menyetujui pernyataan Billy Lombok.
Ketika ditanyakan oleh wartawan di sela rapat Pansus, Billy Lombok menjelaskan bahwa pihak DPRD akan menunggu konsep apa yang akan disampaikan sebagai solusi bagi rakyat.
“Kami tidak akan diam, tapi solusi ini harus dicari bersama. Sudah pernah kami tawarkan subsidi biaya ekspor, dalam suatu keadaan yang luar biasa, harga turun misalnya pemerintah memberikan dispensasi subsidi dan ini dibolehkan oleh aturan perdagangan internasional. Atau ada solusi lain dari pemerintah, misalnya menetapkan batas bawah atau turut membeli misalnya. Ini harus dibahas serius dan memang ini kepentingan masyarakat luas,” tandas Ketua Pemuda Sinode GMIM periode 2005-2014 ini.
Diketahui, Billy Lombok duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Sulut periode 2014-2019 dari Dapil Minsel-Mitra. Berdasarkan sumber data BeritaManado.com, Billy Lombok masih akan melanjutkan pada periode 2019-2024.
(JerryPalohoon)
