BeritaManado.com – Sorotan tajam terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara terus mengemuka.
Namun di tengah gelombang tuntutan dari berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulut, Tommy Sampelan SE, justru memberi apresiasi pada langkah cepat Gubernur Sulut, Yulius Selvanus.
Menurut Sampelan, aspirasi yang selama ini disampaikan melalui aksi damai maupun dialog sosial merupakan akumulasi persoalan yang cukup kompleks, mulai dari hak-hak normatif buruh, lemahnya pengawasan, hingga penanganan kasus di lapangan.
“Yang membanggakan, Pak Gubernur Yulius Selvanus merespons dengan cepat. Terbukti telah terbentuk Desk Ketenagakerjaan di Polda hingga nantinya di seluruh Polres se-Sulut,” tegas Sampelan, tokoh buruh yang juga mantan aktivis mahasiswa.
Ia menilai, kehadiran desk tersebut menjadi langkah konkret dalam meredam konflik sekaligus memastikan hak-hak pekerja terjamin.
Meski begitu, Sampelan juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera berbenah, terutama memperkuat jumlah mediator dan meningkatkan koordinasi lintas instansi.
“Disnaker provinsi sering menerima imbas dari persoalan yang tak terselesaikan di kabupaten/kota. Namun hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan. Ini bicara soal kemanusiaan, jadi harus tuntas,” ujarnya menekankan.
Sampelan kemudian mengaitkan isu ketenagakerjaan dengan visi besar Gubernur YSK dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih maju.
Ia menilai, hadirnya iklim investasi yang kondusif akan berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja baru dan penurunan angka pengangguran serta kemiskinan.
“Kita percaya, dengan program nasional dan lokal yang dijalankan, Sulut akan mengalami lompatan besar. Karena itu, serikat pekerja harus hadir bukan hanya menyuarakan tuntutan, tapi juga membantu pemerintah mewujudkan iklim usaha yang aman dan sehat,” tutur Sampelan optimistis.
(rds)
