Amurang—Kondisi Kabupaten Minahasa Selatan belakangan ini terhalang dengan peristiwa bencana. Yaitu, bencana tanah longsor dan banjir. Akibatnya, menggangu aktifitas warga Minsel sendiri. Dibalik semua itu, warga Minsel khususnya petani kopra merasa prihatin. Pasalnya, keprihatinan ini adalah belum ada kejelasan soal harga kopra.
Ketua Komisi III DPRD Minsel, Drs Roby Sangkoy, MPd menjelaskan, bahwa rasa prihatin warga/petani tak hanya masalah bencana tanah longsor dan banjir di Minsel. Namun, disini masalah yang sudah cukup lama yaitu harga kopra yang belum ada tanda-tanda membaik.
‘’Kalau Rp 4.200/kg itu harga pabrikan. Tetapi, Rp 3.900 sampai Rp 4.000 itu harga petani/pengumpul. Anjloknya harga kopra lantaran terjerat dengan system yang dibangun saat ini,’’ ujar Sangkoy.
Kata Sangkoy, petani kopra sangat sulit keluar dari system yaitu ketergantungan antara petani ke pengumpul dan pengumpul ke pihak kontraktor. Akhirnya, bahasa yang keluar baik pengumpul dan kontraktor. Yang akhirnya, bahasa yang keluar baik pengumpul dan kontraktor adalah pasar dunia.
‘’Padahal, semuanya adalah bohong belaka. Solusinya, perlu ada gerakan bersama dari semua petani kopra. Tidak hanya di Minsel saja, tetapi semua petani kopra harus bergerak. Memang selama ini, hanya petani kopra Minsel. Selanjutnya, dimana petani kopra Mitra, Minahasa dan Minahasa Utara serta Bitung,’’ tanya Sangkoy yang juga mantan Sekretaris FPG tersebut.
Dijelaskannya, beranikah petani kopra di Sulawesi Utara untuk bersama-sama melakukan pergerakan kepada pemerintah dan pengusaha kopra? Beranikah petani kopra turun kepada kepala daerah masing-masing untuk memperjuangkan nasib petani kopra?
‘’Jadi, saat ini kami ingin kejelasan pasti, sebab semata-mata kita tahu ini ada permainannya. Baik dari pemerintah maupun kontraktor dan perusahaan kopra di Minsel, Bitung dan daerah lainnya,’’ jelasnya. (and)
