MANADO, BeritaManado.com— Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan Persons of Filipino Descent (PFDs) di Sulawesi Utara.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi antara Dirjen AHU Widodo bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling dengan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus di Wisma Gubernuran Bumi Beringin, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian status hukum dan kewarganegaraan masyarakat PFDs yang selama ini menjadi persoalan lintas sektor.
“Penyelesaiannya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta koordinasi dengan Pemerintah Filipina“, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling.
Dalam audiensi itu, seluruh pihak menekankan pentingnya pendekatan yang terkoordinasi, komprehensif, dan berorientasi pada kepastian hukum.
“Persoalan PFDs tidak hanya berkaitan dengan administrasi hukum umum, tetapi juga menyangkut aspek kewarganegaraan, keimigrasian, administrasi kependudukan, hingga hubungan bilateral Indonesia dan Filipina“, ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pendataan, verifikasi, serta penyelesaian status hukum masyarakat PFDs di Sulawesi Utara.
“Kami berharap dapat membangun langkah konkret yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan pelayanan yang adil bagi masyarakat PFDs, sekaligus tetap menjaga kepentingan nasional serta hubungan baik antara Indonesia dan Filipina“, tandas Hendrik Pagiling.
Deidy Wuisan
