Berita Utama

Pemilu Legislatif di Sulut Harus Diulang

Ilustrasi
Ilustrasi

Manado – KPU diminta untuk kembali menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Sulut. Pasalnya menurut Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulut, Pemilu yang digelar tanggal 9 April lalu, menyisakan cerita ‘memalukan’ bagi Demokrasi Indonesia terlebih di Jazirah Utara Sulawesi.

Menurut Direktur Executif Gerak Sulut, Jim R Tindi dalam rilisnya kepada redaksi beritamanado.com, Minggu (20/4/2014) pelaksana Pemilu yakni KPU, PPK dan PPS maupun KPPS gagap bahkan terbilang tidak cerdas dalam mengelola sistem Pemilu Modern. Juga para peserta Pemilu yang penuh intrik maupun trik kotor yang menodai proses Pemilu.

“Kami meminta KPU RI melakukan PSU di Sulut, karena dalam pelaksanaannya begitu banyak kecurangan yang menyalahi aturan. Untuk itu kami mengajukan tiga poin yang menjadi dasar PSU di Sulut,” kata Tindi.

Tindi mengatakan, Gerak Sulut mendesak agar ;

1. KPU RI segera menonaktifkan KPUD Sulut karena telah gagal dalam menyelenggarakan Pemilu. Tingginya angka pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mengakibatkan tingginya orang memilih hanya lewat KTP/surat keterangan lainnya. Dan hal ini dapat memicu tingginya manipulasi dan kecurangan, padahal negara telah mengeluarkan dana yg besar dalam pemutahiran data pemilih.

2. Agar KPU RI segera melakukan PSU di Sulut.

3. Mendesak pihak berwajib agar segera memeriksa KPUD Sulut maupun KPUD Kab/Kota se-Sulut karena ‘diduga’ telah merugikan keuangan negara.

“Jika dalam waktu lima hari tidak di tanggapi maka Gerak Sulut akan segera melakukan aksi massa secara besar-besaran,” katanya.(*/redaksi)

3 tanggapan untuk “Pemilu Legislatif di Sulut Harus Diulang”

  1. Sudah 9 hari sejak berita ini dirilis…
    Bagaimana GERAK SULUT…apa tindakannya…

    Langkah pertama untuk mempresure pemilu ulang adalah membongkar semua kecurangan pemilu dan lakukan Penghitungan Ulang dengan membuka Kotak Suara…

    Caleg yang terlibat kecurangan…harus DIALUNIR, DIELIMINASI serta harus DIPROSES HUKUM…

  2. Jangan lupa…!!!
    KEHANCURAN DEMOKRASI di sulawesi utara dipelopori oleh partai yang berlabel ‘DEMOKRASI’

    Itulah salah satu indikator hancurnya demokrasi…

    dan jika terjadi pembiaran…

    einstein akan menyusun rencana B…

    – Mengusulkan pemilu selanjutnya ditiadakan dan dilakukan LELANG KURSI DPRD…
    bagi yang paling tinggi menawar mendapatkan kursi dan uangnya disetor ke kas negara…

    – Bergerilya untuk menjatuhkan para Kriminil yang mendapatkan kursi dengan cara PIDANA PEMILU…

  3. Bravo…
    einstein mendukung sepenuhnya langkah Jim Tindi…
    dan memang benar…Pemilu Legislatif 2014 di Sulawesi Utara adalah yang terburuk sepanjang sejarah pemilu di indonesia…bahkan jika dibandingkan pemilu di jaman orde baru…
    1. Kecurangan pada pelaksana pemilu bahkan panwaslu hanya bekerja untuk mengawasi partai saingan penguasa dan ‘mengamankan’ kepentingan orang2 tertentu…
    Kecurangan di TPS terjadi secara sporadis di seluruh daerah tanpa tersentuh panwas yang sudah berkedip mata dengan panitia..
    Asas JURDIL sudah tak berlaku lagi.
    2. Intimidasi
    Dilakukan oleh pejabat Bupati/Walikota yang menginginkan partai mereka MENANG TELAK…
    Di Sangihe…terjadi INTIMIDASI yang mengerikan…seorang BUPATI yang seharusnya punya MORAL TINGGI yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat…ternyata MENGANCAM PNS dengan berbagai ancaman…mutasi, pencopotan jabatan dll, —-
    Pejabat2 dan PNS sudah kehilangan akal sehat…berkampanye Door to door untuk memenangkan PUTRA BUPATI bahkan sekalipun harus merogoh kocek mereka sendiri untuk MEMBAYAR pemilih di lingkungannya…karena setiap PNS diberi target untuk mendapatkan 10 orang pemilih…
    3. Money Politik…
    Parah…ulah pdip sejak beberapa kali pemilu telah menjadi standar strategi bagi para caleg untuk bisa menang…
    Rp.50.000 hingga 200.000 per kepala DIBAYAR kepada pemilih untuk memilih mereka…
    Dengan cara ini seorang mantan residivis dengan uang hasil rampokan pun bisa menang menjadi anggota legislatif…karena masyarakat banyak sudah tak memperdulikan latar belakang atau track record caleg…asalkan membayar pasti dipilih…
    Slogan ambil uang jangan pilih orangnya tidak selalu terjadi…malahan Ada Uang Ada Suara…itulah yang paling laris…
    Cara yang sudah jelas masuk kategori KRIMINALITAS ini tak pernah tersentuh tangan panwas maupun aparat hukum lainnya…
    Jika sebelumnya ada SATU atau DUA caleg yang bermain uang…sekarang sudah sebaliknya…SATU atau DUA caleg tidak bermain uang…atau hampir semuanya caleg yang terpilih adalah HASIL PIDANA PEMILU…

    Buat Jim R.Tindi…einstein mendukung jika GERAK SULUT mengambil langkah :
    1. Membentuk TIM INVESTIGASI dan turun ke lapangan hingga ke TPS-TPS dan ke kampung2 untuk mencari FAKTA, BUKTI dan SAKSI2 PELANGGARAN PEMILU…
    2. Memasukkan laporan kepada KEPOLISIAN maupun KEJAKSAAN secara PIDANA jika terkumpul bukti dan saksi setiap caleg yang curang…maupun gugagat PERDATA ke pengadilan…
    3. Melaporkan kepada MENDAGRI setiap Bupati/Walikota yang terlibat KECURANGAN dan PELANGGARAN PEMILU..
    4. Demonstrasi besar-besaran memprotes PELANGGARAN dan KECURANGAN PEMILU…
    5. Jika terbukti terjadi KONSPIRASI…kpud..panwas…peserta…
    HASIL PEMILU LEGISLATIF DI SULUT HARUS DIBATALKAN…!!!
    PEMILU LEGISLATIF HARUS DIULANG…!!!

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara