Jakarta, BeritaManado.com — Akademisi kepemiluan Ferry Daud Liando menilai kegiatan kampanye di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat.
Bahkan, menurutnya, kampanye yang digelar selama ini tidak banyak memengaruhi keputusan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Hal itu disampaikan Ferry saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).
Dalam pemaparannya bertajuk “Dinamika Kampanye Berintegritas dan Pendidikan Politik Warga,” Pembina Pusat Studi Kepemiluan FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu menyoroti masih kuatnya praktik kampanye yang bersifat manipulatif dan transaksional.
“Kampanye belum efektif sebagai sarana edukasi. Banyak pemilih tidak memperoleh pemahaman yang cukup tentang calon maupun program yang diusung, sehingga kampanye tidak berdampak signifikan terhadap pilihan di TPS,” kata Ferry.
Ia menjelaskan bahwa kampanye ideal seharusnya bersifat edukatif dan menjadi ruang pembelajaran kewargaan (civic learning), terutama bagi pemilih muda dan pemilih pemula.
Melalui forum debat publik, misalnya, kelompok pendukung calon dapat berdiskusi terbuka tentang alasan memilih tokoh tertentu yang dinilai berpihak pada kepentingan generasi muda.
Selain itu, Ferry menekankan pentingnya peran media dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam menjaga etika serta integritas kampanye.
Ia mengingatkan agar media dan CSO tidak berperan ganda sebagai tim sukses, dan setiap jurnalis yang memiliki konflik kepentingan wajib mengumumkan hal itu secara terbuka.
Menurutnya, media juga sebaiknya mendaftarkan aktivitas peliputan kampanye ke Bawaslu, sementara pelanggaran etik bisa ditangani oleh Dewan Pers.
Ia menambahkan, pelatihan khusus bagi wartawan yang meliput tahapan pemilu sangat diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan mencerdaskan publik.
“Menjaga integritas kampanye adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga media, masyarakat sipil, dan warga negara,” tutupnya.
(rds)
Berita Terbaru
