BeritaManado.com — Bulan lalu, publik dikejutkan oleh keluarnya Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025. Keputusan ini dianggap janggal karena terbit jauh setelah Pemilu usai, dan langsung menimbulkan kontroversi begitu diketahui masyarakat.
Mengapa keputusan ini menuai kritik keras?
Pelanggaran Prinsip Pemilu
Sejumlah pengamat menilai keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental pemilu yang dijamin konstitusi dan norma internasional.
1. Transparansi
Pemilu yang jujur dan adil mensyaratkan seluruh tahapan, termasuk verifikasi syarat calon, dilakukan secara terbuka. Namun, keputusan ini justru menutup akses terhadap 16 dokumen krusial selama lima tahun, mulai dari ijazah, laporan pajak, hingga LHKPN. Hal ini dianggap menghalangi publik untuk menguji integritas calon.
2. Akuntabilitas
KPU adalah lembaga publik yang harus bertanggung jawab kepada rakyat. Menutup dokumen penting terkait rekam jejak calon justru melemahkan pengawasan publik, bahkan memperlihatkan lemahnya tanggung jawab KPU terhadap demokrasi.
3. Kepastian Hukum dan Kesetaraan
Dengan menutup akses sebagian dokumen, muncul kecurigaan adanya standar ganda. Publik bisa saja menilai KPU tengah melindungi calon tertentu, terutama yang memenangkan pemilu lalu.
4. Partisipasi Publik
Pemilih berhak mengetahui latar belakang calon, baik sebelum maupun setelah pemilu. Jika akses ini ditutup, kualitas partisipasi publik jelas tereduksi.
Mengapa Dikeluarkan Setelah Pemilu?
Pertanyaan besar pun muncul: mengapa KPU mengeluarkan keputusan ini setelah pemilu selesai?
Beberapa kemungkinan dikemukakan, di antaranya:
• Perlindungan Reputasi atau Risiko Hukum: Diduga ada dokumen pendaftaran yang bermasalah, seperti isu ijazah, laporan harta, atau status pajak calon.
• Tekanan Politik: KPU bisa saja berada di bawah tekanan elite tertentu untuk menutup akses, terlebih pasca-pemilu rawan gugatan. Publik bahkan mulai mengaitkan keputusan ini dengan kontroversi ijazah Wakil Presiden terpilih yang kini ramai dipersoalkan.
• Kesalahan Interpretasi UU KIP: KPU mungkin berdalih dokumen pribadi bersifat rahasia, padahal UU KIP jelas mewajibkan uji konsekuensi terbuka.
• Upaya Membatasi Sengketa Pasca-Pemilu: Bisa jadi KPU mencoba menghindari pembongkaran kesalahan administratif yang bisa mendelegitimasi hasil pemilu.
Siapa yang Dilindungi?
Kecurigaan publik pun semakin tajam. Siapa yang sebenarnya dilindungi KPU dengan keputusan ini?
Ada tiga kemungkinan besar:
• Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu, terutama bila ada dugaan pemalsuan dokumen atau persoalan pajak.
• KPU Sendiri, demi menutupi kelalaian dalam verifikasi dokumen calon.
• Elite Politik, dalam kerangka kompromi untuk menjaga stabilitas kekuasaan.
Tuntutan Publik
Melihat dampak seriusnya, sejumlah desakan mulai muncul:
• KPU diminta segera membatalkan keputusan tersebut.
• Publik bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
• Media massa perlu terus mengawal persoalan ini.
• DPR melalui Komisi II harus memanggil KPU untuk memberi penjelasan.
• Bawaslu diminta mengkaji kemungkinan membawa perkara ini ke DKPP.
Ancaman terhadap Demokrasi
Keputusan KPU 731/2025 dianggap sebagai kemunduran serius dalam integritas dan akuntabilitas Pemilu 2025. Menutup 16 dokumen pendaftaran capres-cawapres bukan sekadar persoalan administratif, melainkan pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan hak publik untuk tahu.
“Langkah hukum, advokasi publik, dan tekanan politik harus dilakukan agar demokrasi tidak semakin tersubordinasi oleh kepentingan elite,” tegas Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Senin (15/9/2026).
(rds)
