Manado, BeritaManado.com — Saat ini Indonesia cenderung sedang mengalami krisis demokrasi.
Hal itu ditandai dengan proses demokrasi yang cacat, penegakan hukum yang lemah akibat politisasi dan transaksional, pelanggaran HAM serta terjadinya berbagai ketidakadilan.
Hal itu disampaikan Dosen FISIP Unsrat Ferry Daud Liando ketika menjadi narasumber pada Seminar dengan topik “Gereja dan Gejolak Zaman; Oikumen, Digitalisasi dan Masa Depan Demokrasi” yang digelar Sinode AM Gereja Protestan di Indonesia, Senin 21 Juli 2025 di Aula Pemkot Manado.
“Akibat terjadinya berbagai krisis demokrasi tersebut, Indonesia ternyata belum sampai pada titik kesejahteraan dan kemakmuran. Pada 29 April 2025 Bank Dunia atau World Bank mengumukan bahwa masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin sebesar 60,3 persen atau setara dengan 171,91 juta jiwa,” ungkap Ferry Liando.
Lanjut dikatakannya, tingginya angka kemiskinan, penyebabnya adalah tata kelola pemerintahan dan politik yang tidak terurus dengan baik.
Proses demokrasi yang buruk, kata dia, berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan.
Perilaku politik yang buruk serta proses demokrasi yang buruk menjadi lingkaran setan yang sulit terputus.
Keduanya saling mendahului dan saling berdampak satu sama lain.
Proses demokrasi yang buruk dapat menciptakan aktor politik yang korup, sebaliknya aktor politik yang tidak mapan mengakibatkan proses berdemokrasi menjadi buruk pula.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemuda Siniode GMIM Periode 2000-2005 itu bahwa Gereja seharusnya tidak hanya berhenti pada gerakan spiritual, tetapi gereja harus tampil sebagai gerakan sosial yang bisa mempengaruhi kebijakan negara dalam mewujudkan proses berdemokrasi menjadi lebih baik.
Kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa hanya dapat dicapai jika proses berdemokrasi dilakukan dengan baik.
“Proses berdemokrasi yang baik dapat dicapai apabila Aktor-aktor politik tidak menghalalkan segala cara dalam merebut kekuasaan. Berlaku adil dalam menjalankan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan manusia,” kata Ketua Bidang Politik dan Demokrasi DPP PIKI itu.
Liando yang kini menjabat Ketua Pokja Bidang Pemilu dan Demokrasi PKB Sinode GMIM itu mengakui bahwa dalam posisi tertentu gereja di Indonesia amatlah sulit untuk mempengaruhi berbagai kebijakan guna perbaikan proses berdemokrasi.
Menurutnya, saat ini gereja memiliki tiga kelemahan.
Pertama dari segi statistik, populasinya sangatlah kecil sehingga tidak memiliki bargaining untuk bisa mempengaruhi.
“Sekuat apapun kita berteriak, bisa tidak dianggap, karena populasi kita kecil,” katanya.
Kedua, kata dia, Gereja tidak kompak dan ini dapat dilihat dari banyaknya elite gereja yang bentuk organisasi gereja baru.
Motifnya buka karena membangun iman kekristenan, tetapi karena tidak sabar belum kebagian jabatan, kalah dalam pemilihan, atau konflik internal.
