MANADO — Beberapa pejabat, mantan pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Kepulauan Sangihe mangkir memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sulut.
Panggilan itu terkait upaya penyelidikan sejumlah dugaan penyimpangan dana APBD 2004-2008. “Dua hari kami tunggu mereka yang kami panggil, tapi mereka
tidak datang meski kami tahu beberapa pejabat itu justru sedang berada di Manado,’’ ujar Adiaksa SH MH.
Upaya penyelidikan pihak kejaksaan ini memang terbilang luput dari amatan banyak orang. Namun justru menurut Sudirno Kaghoo SSos dari Center For
Alternative Policy senang. Dia merasa beruntung jika pengusutan kasus ini berjalan tanpa hingar-bingar. “Kami bersyukur laporan masyarakat sejak
September 2009 ke berbagai lembaga di Manado dan Jakarta kini mulai ditindaklanjuti,’’ ujarnya.
Tentang penanganan kasus yang baru dilakukan kini, Kaghoo memakluminya. “Hanya harap dicatat sejak awal kasus ini murni peran masyarakat. Jangan
dikait-kaitkan dengan deru politik pemilukada,’’ tegas dosen Stisipol Merdeka ini.
Bahkan dia menyatakan masyarakat akan mengamati penanganan kasus secara cermat. “Kami sudah menyurati pihak Kejati Sulut agar serius menangani kasus
tersebut,’’ ujarnya.
Sangat merisaukan jika ada upaya yang sedang ditempuh penguasa di Kabupaten Sangihe agar kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tahuna.
“Kami lawan upaya macam itu. Kami minta hanya Kejati Sulut yang patut dipercaya menangani kasus ini,’’ ujarnya sembari menambahkan kalau
diserahkan ke Tahuna, akan terjadi fenomena layu sebelum berkembang dan akhirnya pengungkapan berhenti.(nadine)