Manado – Salah satu penyebab utama lemahnya peran PNS sebagai “mesin” birokrasi karena target rencana kerja yang kurang jelas serta lemahnya kontrol pimpinan menjadi benalu yang mengerogoti kehidupan kerja para pegawai. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Ir Siswa Rahmat Mokodongan dalam Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja bagi PNS yang dilaksanakan di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (29/4/2014).
Selain itu juga pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam artian belum didasari pada beban kerja organisasi, tambah mantan Kadis Kehutanan Sulut.
“Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lainnya merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut,” ujarnya.
Karena itu dia berharap, perlu ada perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan (beban kerja organisasi) serta menjadi First Step pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional serta bebas KKN, jelasnya.
Turut hadir pada kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Ir Sandra Moniaga, MSi, yang juga Kepala BKD Sulut, Sekretaris BKD Jahya Rondonuwu, MSi, Kabid Bimtek Kanreg XI BKN Manado Burhan Mana, SH, MH, serta Kasi Bimtek Kanreg XI BKN Manado Ricky Talumepa, S.Sos.
Manado – Salah satu penyebab utama lemahnya peran PNS sebagai “mesin” birokrasi karena target rencana kerja yang kurang jelas serta lemahnya kontrol pimpinan menjadi benalu yang mengerogoti kehidupan kerja para pegawai. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Ir Siswa Rahmat Mokodongan dalam Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja bagi PNS yang dilaksanakan di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (29/4/2014).
Selain itu juga pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam artian belum didasari pada beban kerja organisasi, tambah mantan Kadis Kehutanan Sulut.
“Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lainnya merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut,” ujarnya.
Karena itu dia berharap, perlu ada perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan (beban kerja organisasi) serta menjadi First Step pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional serta bebas KKN, jelasnya.
Turut hadir pada kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Ir Sandra Moniaga, MSi, yang juga Kepala BKD Sulut, Sekretaris BKD Jahya Rondonuwu, MSi, Kabid Bimtek Kanreg XI BKN Manado Burhan Mana, SH, MH, serta Kasi Bimtek Kanreg XI BKN Manado Ricky Talumepa, S.Sos.