Manado, BeritaManado.com — Pengamat Hukum Toar Palilingan mengaku tidak melihat program terstruktur dari tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) selama tiga kali debat kandidat berlangsung.
Padahal kata Toar Palilingan, seharusnya ada rancangan tata kelola di setiap tahun berganti, mengingat masa jabatan kepala daerah terpilih tidak sama dengan periode sebelumnya.
“Mungkin lupa atau tidak memahami konsep bahwa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hanya tiga tahun lebih,” ujar Toar pada webinar Justitia Societas Whatsapp Group (JSWAGs) bekerja sama dengan Mappilu PWI Kota Manado, Rabu (18/11/2020).
Dikatakan Palilingan, pada 2024 Pilkada Serentak akan kembali digelar.
Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 mengatur mekanisme tersebut.
“Setelah terpilih di 2020, baru dilantik 2021,” katanya.
Dengan waktu lebih sedikit, lanjut Toar, mestinya paslon menyajikan kebijakan dalam bentuk roadmap dan apa saja terobosan di setiap tahunnya.
“Tapi kesempatan masih ada di debat kandidat pilkada kabupaten/kota. Semoga ada kajian spesifik memanfaatkan tiga tahun jabatan ini,” tandasnya.
Webinar JSWAGs ini turut menghadirkan beberapa pembicara diantara, Taufiq Pasiak, Ferry Liando dan Anton Miharjo.
Sementara pengantar diskusi dibuka oleh Ketua Mappilu Sulut, Jimmy Senduk dan JS WAGs, Stefan Obaja Voges.
(Alfrits Semen)
