Oleh : Irma Tulungen, S.Psi (Widyaiswara BKKBN Sulut)
Separuh dari tenaga di negeri ini ini hampir terkuras untuk mengurusi masalah korupsi yang tidak ada ujungnya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membuat para koruptor jerah, sepertinya belum membuahkan hasil. Malah justru masalah korupsi yang semakin terkuak semakin membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.
Bagaimana dengan persoalan Kependudukan? Selama ini kita disibukkan dengan E-KTP, calon pemilih, kawin cerai, lahir-mati, perpindahan atau hal lainnya. Setidaknya ada beberapa persoalan mendasar yang perlu diseriusi. Jumlah penduduk terbanyak ke-empat setelah Cina, India dan Amerika yang sudah berlangsung lama, dengan laju pertumbuhan penduduk 3-4 juta setiap tahun atau setara dengan jumlah penduduk Singapura harusnya menjadi perhatian bersama. Terlebih jumlah yang besar tidak dibarengi dengan kualitas yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita menempati urutan ke-124 dari 187 negara, yang sebelumnya ditahun 2011 berada pada urutan 108.
Disatu sisi persoalan tentang kependudukan dikaitkan dengan Keluarga Berencana masih dipandang sebelah mata dan menganggap masih banyak persoalan yang lebih penting daripada mengurus masalah kontrasepsi. Padahal justru setiap persoalan yang dialami bangsa ini semuanya berawal dari penduduk.
Dalam sebuah dialog interaktif, penulis pernah disodorkan sebuah pertanyaan: “Dari 237,6 jt jiwa penduduk Indonesia, masih bisakah ditemukan pemimpin yang jujur dan tidak korup?” Apakah pertanyaan ini dianggap berlebihan? Cukup menggelitik memang. Tapi inilah kenyataannya, dimana benang kusut yang jika tidak ditemukan penyelesaiannya, justru akan semakin kusut.
Tidak bermaksud pesimis, melainkan untuk menekankan betapa pentingnya pengendalian masalah kependudukan. Karena dengan menyadari ini justru pendekatannya tidak hanya sekedar pengendalian kuantitas tapi justru kuantitas yang tak terkendali berdampak pada rendahnya kualitas penduduk yang dihasilkan.
Kenyataannya sebagian besar penduduk yang tidak peduli tentang kualitas SDM adalah justru dari kalangan bawah yang pada akhirnya menambah daftar panjang kemiskinan yang menjadi lingkaran setan. Karena orang miskin kemungkinan besar akan kawin dengan orang miskin dan menghasilkan anak dengan kualitas gizi yang rendah, yang kemudian menghasilkan generasi dengan kualitas pas-pasan. Tak hanya itu, tekanan hidup memaksa orang tua untuk menghalalkan segala cara untuk menyambung hidup, bahkan dengan cara-cara yang tidak pantas. Perilaku ini kemudian ditiru oleh generasi selanjutnya dan terbentuklah generasi dengan karakter yang tidak baik.
Persaingan untuk mendapatkan pengakuan dan keberhasilan bukan ditempuh dengan cara-cara yang wajar disertai sportifitas namun justru dengan ketidakjujuran. Ironisnya perilaku ini diperoleh dari generasi yang seharusnya jadi panutan. Padahal untuk menghasilkan generasi dengan kualitas yang maksimal, setidaknya dibutuhkan gizi yang memadai untuk pertumbuhan otak yang optimal agar memiliki Intelektual (IQ) yang tinggi disamping pendidikan karakter yang bisa membentuk Emotional Quetient (EQ) dan spiritual Quetient (SQ) yang bermutu, agar kemudian generasi yang dihasilkan membawa dampak perubahan yang lebih baik. Karena apa yang ditanamkan kepada anak-cucu, akan menentukan watak dan karakter anak nantinya. Seharusnya kesadaran ini perlu diaktualkan dengan konteks masa sekarang.
Membereskan persoalan kependudukan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun bukan berarti kita pasrah tanpa tindakan. Bukan sepenuhnya menyalahkan pemerintah dengan sistem yang ada, bukan sekedar urusan orang kaya atau orang miskin, bukan juga milik orang pintar atau bodoh, tetapi tanggung jawab semua. Karena bumi yang kita pijak bukanlah milik pihak tertentu saja. permasalahannya harus mulai dari mana. Tak ada artinya kita berteriak-teriak minta keadilan, menyuarakan anti korupsi tapi tidak menanamkan nilai-nilai luhur agar generasi penerus kita kelak tidak menjadi koruptor.
Pertanyaannya sejauh mana kepedulian kita tentang masalah kependudukan? Program Keluarga Berencana dapat menjadi salah satu solusi. Bukan muluk-muluk, dengan menggunakan kontrasepsi kita sudah menekan laju pertambahan penduduk disamping mempersiapkan generasi yang terencana, baik terencana jumlahnya, terencana pendidikannya, terencana kesejahteraannya kelak. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sekaligus berkualitas sudah menjadi isu penting dalam program kependudukan dan Keluarga Berencana. Tak hanya berkutat dengan IUD, kondom, implant, suntik atau kontrasepsi lainnya, berbagai program digalakkan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera), Program Pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia terus digalakkan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam mencapai tujuan tersebut, BKKBN terus melatih tenaga-tenaga yang dapat memfasiltasi sehingga program-program tersebut bisa sampai ke masyarakat. Baik tenaga medis, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga kader dan para pengelola program KKB dengan harapan setiap elemen masyarakat dapat terlibat didalamnya. Kemitraan pun dibangun dengan intansi dan lembaga terkait untuk menciptakan sinergitas dalam program. Untuk membuat perubahan besar, harus dimulai dari hal-hal kecil. Mulailah dari diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Ikut menangani persoalan kependudukan berarti turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Jika generasi sekarang harus bekerja keras memberantas korupsi, mungkin kita dapat mengubah generasi selanjutnya agar tidak menjadi generasi yang korup. (**/editjry)
