Penulis: Frangki Wullur I Jakarta
Upaya penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini terus menjadi sootan publik dengan segala dinamikanya yang tak jarang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat kecil.
Jan Maringka, salah satu tokoh penegak hukum dan Ketua Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (A3FI) mengungkapkan pendapatnya.
Menurutnya, aparat penegak hukum di Indonesia terus memiliki tantangan untuk mengambalikan kepercayaan publik, agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Jaksa Agung Muda Intelijen (2017-2020) ini mengatakan bahwa dunia penegakan hukum dalam praketeknya tidak hanya tanggung jawab pihak kepolisian, jaksa, hakim, namun juga melibatkan para Advokat serta sejumlah profesi lain yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum.
Jan Maringka menerangkan, sejumlah permasalahan yang terjadi termasuk potensi penyalahgunaan wewenang, beda interpretasi hukum, hingga hal-hal terkait integritas terus jadi perhatian dalam upaya menegakkan hukum.
Maka dari itu, Jan Maringka menyebutkan diperlukan sebuah langkah strategis serta pola pikir yang diistilahkan PITA, dimana ini menjadi satu kesatuan pada masing-masing perangkat yang terlibat.
Profesional, Integritas, Transparan serta Akuntabel menjadi satu kesatuan konsep untuk menunjang upaya penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta kepercayaan masyarakat secara umum.
“Upaya penegakan hukum menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sendiri merupakan negara hukumm namum tak jarang upaya penegakan hukum mentok pada lembaga legislatif dan bukan oleh diskresi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini dapat bermuara pada rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Hal seperti itulah yang harus diperbaiki agar kedepan bisa memberikan jawaban terhadap tantangan global serta dapat memberikan rasa aman terhadap iklim investasi di Indonesia,” harap Maringka.
Lebih lanjut, ia menyoroti arti penting PITA dalam penugasan setiap aparat hukum, profesional, instegritas transparansi dan akuntabitas sebagai kunci utama dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum kita Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum harus mampu bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik dapat terus terjaga.
Selain itu, Jan Samuel Maringka juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam proses penegakan hukum. Sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dinilai dapat meminimalkan kesalahan serta mempercepat proses penanganan perkara.
Dalam era modern saat ini, ia juga menggarisbawahi peran teknologi yang semakin penting dalam mendukung penegakan hukum. Penggunaan sistem digital, database modern, serta perangkat lunak canggih dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga proses investigasi dan litigasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
Tidak hanya itu, Jan Samuel Maringka turut menyoroti pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ia menilai bahwa masyarakat yang memahami hak dan kewajiban hukumnya akan lebih aktif dalam mendukung proses penegakan hukum serta mampu menghindari potensi pelanggaran.
“Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan adil. Edukasi hukum harus terus ditingkatkan,” katanya.
Dalam konteks ini, jan Maringka juga menyoroti peran media dan teknologi informasi adalah instrumen yang dapat membantu memberikan gambaran nyata terkait dinamika penegakan hukum. Informasi yang tersiar menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak.
Penegakan hukum itu sendiri menurut Jan Maringka tidak hanya terfokus pada penindakan, namun juga pencegahan dan nilai-nilai keadilan. Penegakan hukuk tidak hanya harus tegas, tetapi juga berkeadilan dan berperikemanusiaan.
