Berita Utama

Indonesia dan Pemberantasan Korupsi: Antara Optimis atau Pesimis

18 Agustus 2021, 10:17 WITA Diperbarui: 18 Agustus 2021, 10:43 WITA

Wakil Presiden Maruf Amin berjanji pemberantasan korupsi ke depannya akan lebih baik lagi. Pasalnya, Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (stranas PK).

Stranas PK 2019-2020 memiliki 3 fokus diantaranya terkait perizinan dan tata niaga, keuangan negara, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum.

Pemerintah berharap, KPK terus menjalin kerjasama dengan otoritas pemberantasan korupsi dari negara lain. Sebab, korupsi merupakan kejahatan serius yang bisa saja melewati lintas negara.
Kerjasama ini tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

ADVERTISEMENT

Ditengah keprihatinan dan harapan dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan ungkapan pihak-pihak tersebut diatas, maka terjadi kehebohan lagi dengan dirubahnya UU No 30 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No 1 tahun 2015, menjadi UU No 19 tahun 2019.

Adapun alasan perubahan tersebut, dijelaskan secara rinci dalam konsideran Menimbang yag bunyi lengkapnya sbb.:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Dari berbagai reaksi masyarakat atas UU No 19 tahun 2019, Penulis kutip catatan dari ICW (Indonesian Corruption Watch) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sbb.:

  1. Perubahan Kedua UU KPK Tidak Melalui Proses Perencanan dalam Prolegnas Prioritas 2019
  2. Menggunakan Naskah Akademik Fiktif;
  3. Melanggar Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik;
  4. Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK Berjalan Cepat dan Penuh Kejanggalan;
  5. Pembahasan Perubahan Kedua UU KPK Tidak Partisipatif
  6. Sidang Paripurna DPR Tidak Kuorum Saat Pengambilan Keputusan;
  7. Paripurna Mengabaikan Pernyataan Persetujuan dan Penolakan dari FraksiFraksi.
  8. Cacat Materiil Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  9. Runtuhnya Independensi Lembaga;
  10. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas KPK;
  11. Hilangnya Status Penyidik dan Penuntut pada Pimpinan KPK;
  12. Tertutup Kemungkinan KPK Membuka Kantor Perwakilan;
  13. Persoalan Alih Status Kepegawaian KPK.

Munculnya UU No 19 tahun 2019 tersebut, didalam masyarakat telah terbagi dalam kelompok pro dan kontra.

Melihat kenyataan pemberantasan korupsi sampai saat ini dengan segala kelemahannya, ada desakan dari berbagai pihak agar rancangan UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang sudah dikonsepkan sejak tahun 2012 segera dibahas, karena sejak pemerintahan Presiden SBY sampai sekarang masih terkatung-katung.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Willy Aditya menilai RUU Perampasan Aset Tindak Pidana layak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas.

Sebab, RUU ini telah memenuhi persyaratan teknis untuk diusulkan sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas. DPR akan senang bila menerima Surat Presiden atas pengusulan RUU tersebut secara formil.

Meski Prolegnas Prioritas 2021 telah diputuskan di tingkat Baleg bersama pemerintah dengan 33 RUU, namun masih ada peluang bila adanya keinginan pemerintah dan DPR memasukan RUU tersebut dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Anggota Komisi XI DPR ini menilai RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa menjadi terobosan dalam upaya menekan angka kejahatan keuangan untuk tujuan memperkaya diri, kerabat, dan institusi.

Menurutnya, negara membutuhkan aturan perampasan aset hasil tindak pidana/kejahatan tertentu demi rasa keadilan publik. Dia yakin berlakunya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana secara formil dapat menjawab permasalahan publik terkait kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baginya, perampasan harta hasil tindak pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu yakin seluruh fraksi partai di DPR bakal mendukung RUU tersebut untuk dibahas agar mekanisme perampasan aset dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala aturan hukum acara yang belum memadai.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap Presiden Jokowi dan seluruh pemangku kepentingan bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) mendukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengaku telah melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pertengahan Februari lalu.

Pertemuan ini dalam rangka menyamakan persepsi tentang pentingnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini yang telah berproses di sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan, pembahasan di internal pemerintah telah rampung diharmonisasi pada November 2010 silam.

Selanjutnya, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011.

RUU Perampasan aset kami nilai sangat urgent untuk perbaikan kinerja pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia, ujar Dian Ediana dalam keterangannya, Rabu 25/2/2021.

Bagi Dian Ediana, terdapat enam alasan penting dan mendesaknya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk dapat segera dibahas dan diundangkan, yaitu:

  1. Tingkat pemberantasan tindak pidana ekonomi, seperti korupsi, narkoba, perpajakan, tindak pidana di bidang keuangan, dan lainnya relatif rendah ditinjau dari tingkat keberhasilannya. Penyebabnya, antara lain faktor efek jera dan pencegahan yang sangat rendak dan tidak memadai. Seharusnya, dalam hal tindak pidana ekonomi, perampasan aset hasil tindak pidana menjadi salah satu faktor efek jera bagi pelaku. Bila dibiarkan, aset hasil tindak pidana tetap dapat dinikmati oleh pelaku meskipun sudah menjalani masa hukuman (penjara);
  2. Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan canggih atau sophisticated. Kejahatan dengan berbagai bentuk rekayasa keuangan atau financial engineering dan rekayasa hukum legal engineering. Langkah itu ditempuh para pelaku kejahatan agar dapat mengelabui aparat penegak hukum, mempersulit proses hukum di pengadilan, dan mempersulit proses penyitaan konvensional;
  3. Pengembalian aset (recovery asset) kerugian negara ataupun kerugian sosial-ekonomi dari sejumlah kejahatan ekonomi terbilang masih amat rendah. Atau belum cukup membantu pengembalian keuangan negara secara optimal dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  4. Dalam hal penindakan kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyertai tindak pidana ekonomi dapat dilakukan secara progresif berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Tapi praktiknya, terkendala disebabkan kurang progresifnya peraturan perundangan-undangan terkait penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana;
  5. Ruang lingkup RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menangani persoalan aset tindak pidana lantaran tersangka/terdakwa meninggal dunia; melarikan diri; sakit permanen; atau tidak diketahui keberadaannya. Bahkan mungkin terdakwa diputus lepas dari segala tuntuan hukuman;
  6. Salah satu ketentuan penting dari RUU Perampasan Aset Tindak Pidana adalah perampasan aset tidak bergantung pada penjatuhan pidana (penjara) terhadap pelaku.

Dengan adanya desakan serta alasan-alasan tsb diatas, kita menunggu sikap dan tindak lanjut dari DPR-RI sendiri, apakah segera membahasnya atau mengesampingkannya, karena tersandera atau disandra dengan berbagai kepentingan walaupun merugikan rakyat.

Dari uraian diatas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan yaitu:

  1. Lembaga Demokrasi/DPR hasil gerakan reformasi yang diharapkan membawa angin segar bagi Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui berbagai peraturan per-undang2an yang dihasilkannya, gagal untuk mengawasi pelaksanaannya, karena didalam tubuhnya sendiri terlibat para anggota dari hampir semua fraksi(atau mungkin semua Fraksi) dalam kasus korupsi termasuk Ketua DPR sendiri yang masuk penjara;
  2. Merekrut aparatur penyelenggara Negara yang bersih dari KKN tidak jalan sebagaimana mestinya karena kepentingan dan intervensi politik;
  3. Para pemimpin gerakan reformasi dan pimpinan partai politik yang berdiri sesudah reformasi, gagal memenuhi amanat pemberantasan korupsi, karena hampir semua partai ada anggota Pimpinannya di-pusat maupun di-daerah, termasuk Ketua Umumnya terjaring kasus korupsi dan masuk penjara;
  4. Lembaga penegak hukum belum berfungsi maksimal dan mampu mengontrol dan menjaga dirinya, sehingga ada pimpinan dan anggotanya terlibat kasus korupsi dan menjadi penghuni penjara, mulai dari Ketua Makhkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan Ham, pimpinan Mahkamah Agung, Jaksa, hakim dan polisi. Disamping itu adanya intervensi politik dari dari berbagai pihak;
  5. Penanganan kasus korupsi terkesan masih ada pilih kasih, dimana mereka yang dekat dengan kekuasaan, ada yang lolos dari jeratan hukum;
  6. Ancaman hukuman bagi koruptor selama ini, tidak ada yang divonis hukuman mati, sedangkan dimungkinkan oleh UU, contoh terakhir,kasus korupsi dana Bansos yang melibatkan berbagai pihak, ada yang sudah divonis, tapi tidak ada putusan hukuman mati, sedangkan kasus ini sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No 31 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 2 dan penjelasannya, memenuhi syarat dihukum mati karena korupsi itu dilakukan saat Indonesia dalam keadaan darurat (covid 19 dan keadaan kesulitan ekonomi).

Bertolak dari keprihatinan kita bersama terhadap upaya pemberantasan korupsi, dalam suasana Peringatan ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka dengan jiwa dan semangat Merdeka, semua kmponen bangsa harus mawas diri, tidak terlibat secara berkesinambungan saling menyalahkan satu sama lain, tetapi secara bersama-sama dan sungguh-sungguh mencari jalan keluar yang terbaik.

Kita sebagai bangsa yang besar, bertekad bersama untuk membangun bangsa ini kedepan menjadi bangsa yang Merdeka, Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, serta berbagai kejahatan lainnya.
Upaya ini harus dimulai dengan teladan dari para pemimpin dalam segala struktur dan strata masyarakat dari pusat sampai daerah.

Usaha ini pasti berat bahkan mungkin disikapi sinis. Tetapi sebagai warga bangsa yang ber-Tuhan, dihadapan Tuhan kita masing-masing, hal yang tidak mungkin, jadi munkin bahkan pasti terjadi.

Asal kita ada tekad, keberanian dengan sikap yang jujur dan tulus demi memenuhi Amanat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia: ADIL BERKEMAKMURAN, MAKMUR BERKEADILAN.

Disisi lain sudah saatnya menerapkan Hukuman Mati bagi para Koruptor serta penjahat lainnya dalam kasus-kasus yang sangat merugikan Negara dan rakyat Indonesia yang berdaulat atas bangsa ini.

Bangsa besar ini, saat kini memerlukan pemimpin-pemimpin panutan seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, Jenderal M. Jusuf, Jenderal (Pol). Drs. Hoegeng Imam Santoso, J. Leimena, Ir. Sutami, Baharuddin Lopa SH, yang Kepemimpinannya tampil sederhana, tegas, berani dan tidak kompromi dengan berbagai kejahatan yang melanggar hukum Negara.

Presiden Jokowi ada banyak kesamaan dengan para pemimpin panutan tersebut diatas, hanya untuk pemberantasan korupsi, perlu keberanian yang luar biasa, disamping dukungan yang kuat dari rakyat dan penegak hukum, termasuk TNI dan POLRI.

Kalau perlu dengan jalan pintas, walau tidak popular tapi demi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di-Indonesia memenuhi harapan rakyat.

MERDEKA! DIRGAHAYU INDONESIA.

Jakarta, 17 Agustus 2021.

Penulis: MARKUS WAURAN.

Baca Juga