Dalam dialog terbuka tentang perkembangan situasi aktual politik, hukum dan keamanan, di chanel Youtube Universitas Gajah Mada, 5 Juni 2021, Menkopolhunkam Prof. Dr. Mahfud MD menyatakan bahwa korupsi semakin meluas, lebih meluas dari zaman orde baru.
Sekarang ini saja korupsi itu jauh lebih gila dari zaman orde baru. Para koruptor bersatu untuk menghantam KPK.
Koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan tetap takut akan ketahuan, sekarang ini bersatu untuk hantam KPK. Korupsi sudah meluas disemua lembaga dari pusat sampai daerah. Bahkan APBN belum jadi/disahkan, sudah dikorupsi.
Pernyataan dari Prof.Dr. Mahfud M.D. ini menarik untuk kita telusuri dalam upaya pemberantasan korupsi di Republik tercinta ini yang hari ini berusia 76 tahun.
Rezim Orde Baru dicap sebagai rezim korup bahkan lebih dari itu sebagai rezim Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang popular disingkat KKN.
Setelah rezim Orde Baru berhasil dihentikan oleh Gerakan Reformasi yang dipelopori oleh K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Amien Rais dan Sultan Hamengkubuwono, maka MPR hasil Pemilu 1997, menetapkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
Adapun alasan terbitnya Tap MPR ini dirumuskan dalam Konsideran menimbang dari Tap tersebut yang antara lain dikutib beberapa butir sbb.:
b. bahwa dalam penyelenggaraan Negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat mmenghendaki adanya penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna;
d. bahwa dalam penyelengaraan Negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat Negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;
e. bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui melalui usaha pemeriksanan harta kekayaan para pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penjabaran dari Tap MPR tersebut, muncul UU No 31 tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 2 ayat 1 dari UU ini antara berbunyi:
(1). Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ini kemudian dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 dengan alasan sebagaimana bunyi dalam Konsideran butir a dan b yang bunyi lengkapnya sbb.:
a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
Perubahan tersebut antara lain pasal 2 ayat 2 dimana substansinya tetap, tapi penjelasannya berubah yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penaggulangan tindak pidana korupsi.
Masih terkait dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka khusus untuk penyelenggara, diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
Ada 3 alasan sehingga Undang-undang ini perlu dibuat sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang yang bunyi lengkapnya sbb.:
a. bahwa Penyelenggara mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945;
b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sunguh-sunggh dan penuh tanggung-jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggara Negara;
c. bahwa praktek korupis, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.
Dalam Undang-undang ini, juga dibentuk KOMISI PEMERIKSA yang pengaturannya antara lain berbunyi:
Pasal 10: Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa.
Pasal 11: Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.
Pasal 12: (1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Namun sebelum berfungsi, Komisi Pemeriksa ini dihapus dan diganti dengan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembentarasan Korupsi.
Dari berbagai Peraturan Per Undang-undanganan diatas, maka ada harapan pemberantasan korupsi berjalan lancar dan mencapai tujuan, apalagi dengan terbentuknya Komisi Pemberantasa Korupsi.
Yang menarik dan memberi harapan bagi keberhasilan KPK ini ialah dalam pasal 2 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.
Dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan kepemimpinan KPK sejak pimpinan Taufiequrahman Ruki cs tahun 2003 s/d pimpinan Agus Rahardja pada 2019, banyak kasus korupsi yang dijerat walaupun belum sepenuhnya memuaskan masyarakat.
Dalam berita CNN Indonesia, 9 Juni 2021, data korupsi KPK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap rinciannya sbb.:
- Anggota DPR/DPRD – 274, Kepala Lembaga/Menteri – 28, Gubernur – 21, Walikota/Bupati/Wakil – 122, Hakin – 22, Jaksa – 10, Polisi – 2, Pengacara – 12, Duta Besar – 4, Komisioner – 7, Eselon I/II/III – 230, Swasta – 308, Korporasi – 6, Lainnya 157.
Kasus korupsi ini meliputi berbagai hal yaitu pengadaan barang, perizinan, penyuapan, pungutan/pemerasan, penyalahgunaan anggaran, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dan merintangi proses penyidikan.
Ditengah keberhasilan KPK mengungkap kasus-kasus korupsi tersebut, namun masih ada juga kekecewaan masyarakat, dimana ada kasus-kasus korupsi besar yang belum tuntas diselesaikan.
Catatan ICW (Indonesia Corruption Watch) dan TII (Transparency International Indonesia) 12 Mei 2019, ada 18 kasus dan catatan Liputan6.com ada 6 kasus besar antara lain kasus Bank Century, Kasus BLBI, kasus PT Garuda, kasus E-KTP, kasus TPPU Tubagus Chaeri Wardana, kasus Dirut Pelindo II, kasus Hambalang, kasus pembangunan wisma atlit, dll.
Bahkan tidak ada yang dijatuhi hukuman mati, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 yang kemudian sudah dipertegas oleh UU No 20 tahun 2001.
Mengenai belum tuntasnya beberapa kasus korupi tersebut diatas, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku masih terdapat kasus-kasus besar KPK di era kepemimpinannya yang belum terselesaikan.
“Penanganan kasus besar seperti itu memerlukan penyelidikan dan penyidikan yang jauh lebih kompleks,” kata Agus usai menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, di Gedung KPK, Senin, 9 Desember 2019.
Agus mengatakan, selain hambatan itu, penanganan kasus-kasus besar itu berhubungan dengan banyak lembaga, bahkan hingga lintas negara.
“Jadi masalahnya di situ, hanya masalah waktu, bahwa nanti mungkin sepeninggal saya akan diteruskan,” ujar dia.
Agus mengatakan, terkait kasus BLBI, pihaknya telah memulainya. “Mudah-mudahan nanti akan diteruskan, memang itu memerlukan waktu yang panjang,” ungkap Agus.