Manado – Sejak dilantik pada 11 Agustus 2014 lalu, 40 personil DPRD Kota Manado genap menginjak 2 bulan masa pengabdian, 11 Oktober 2015 hari ini. Meski begitu, hal penting yang mengundang tanda tanya berbagai pihak soal belum adanya pimpinan definitif (Pimdef).
Padahal, tiga partai pemilik kursi Pimdef yakni Demokrat, PDIP dan Golkar telah resmi memasukkan SK penunjukkan terhadap kadernya berdasarkan SK partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang hingga saat ini belum diproses untuk disahkan melalui SK Gubernur dan dilatik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Manado.
Berkenaan dengan itu, riak-riak politik terus bergelora baik diinternal DPRD Kota Manado yang diteriakkan para wakil rakyat hingga aktivis yang menyoroti akan keseriusan legislator dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang dituding lebih mengedepankan kepentingan partai tertentu.
Pasalnya, tudingan tersebut disebabkan sikap internal Partai Demokrat yang tidak sejalan antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulut dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Manado yang diduga kuat terjadi perbedaan rekomendasi penunjukkan anggota dewan asal Demokrat untuk jabatan ketua definitif.
Selain itu, salah satu pimpinan sementara Cicilia Longdong yang juga asal Demokrat itu dinilai tidak tegas dalam menjalankan tugasnya untuk memfasilitasi terpilihnya Pimdef, karena didera rasa dilema untuk menjalankan instruksi DPC ataukan DPD yang harus dipreoritaskannya.
Meski begitu, informasi yang dirangkum BeritaManado.com, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Kota Manado memberikan tenggang waktu hingga 13 Oktober 2014 nanti untuk fraksi Demokrat menyelesaikan polemik diinternal partai berlambang bintang mercy ini.
Bilamana hingga batas waktu yang sudah diberikan itu berdasarkan tolerasi dan rasa kebersamaan tidak ditepati, maka fraksi-fraksi yang ada akan mendesak Richard Sualang yang juga pimpinan sementara mengambil sikap untuk menggelar paripurna internal dalam rangka pengesahan calon Pimdef yang diusulkan SK partai yang sudah dimasukkan ke sekretariat DPRD Manado untuk diproses lebih lanjut.
“Saat ini kami masih menghormati sikap dan mekanisme internal Demokrat. Tapi sudah ada batas waktu yang disepakati bersama antara beberapa fraksi dengan Demokrat. Jika batas waktu itu dilanggar maka kami akan mendesak Sualang mengambil sikap tegas. Ini merupakan sikap kami untuk mempercepat proses penetapan Pimdef agar semua alat kelengkapan terbentuk dan agenda sudah dapat dilaksanakan,” kata Apriano Ade Saerang, ketua Fraksi Gerindra.
Hal sama juga ditegaskan sekretaris Fraksi Hanura, Arthur Rahasia. Dituturkannya, meski tidak akan mencampuri internal Demokrat, namun pihaknya akan bersikap tegas karena persoalan di Demokrat berdampak besar pada kelembagaan. “Kami tidak mau campuri internal Demokrat. Tapi kami hanya menyuarakan apa yang seharusnya. Jangan sampai Demokrat menghambat kinerja dewan,” tegasnya. (leriandokambey)
