BITUNG—Kendati Kadis Dikpora Bitung, Herman Rompis terus berkilah soal realisasi DAK 2010 yang dianggap tidak bermasalah. Namun pihak DPRD tetap bersikukuh untuk meminta kasus keganjilan laporan realisasi DAK 2010 ditelusuri dan ditindak lanjuti.
“Dikpora tidak perlu menuntup-nutupi realisasi DAK 2010 yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada kami. Karena jelas dalam dua kali kami melakukan kunjungan lapangan, keganjilan atas realisasi DAK 2010 tidak singkron,” kata salah satu anggota Komisi A DPRD, Victor Tatanude, Jumat (22/7).
Harusnya menurut Tatanude, laporan yang diterbitkan Dikpora benar-benar sesuai dengan kenyataan dilapangan. Jangan malah mengada-ada, seperti laporan DAK 2010 yang dicantumkan 100% dalam laporan, padahal kenyataan dilapangan proyek fisik maupun proyek pengadaan belum 100%.
“Kalau memang belum 100% maka harus dilaporkan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Jangan malah mengada-ada dan nanti sibuk mencari alasan untuk membela diri setelah kami melakukan pengecekan dilapangan,” ujat Tatanude.
Lebih lanjut Tatanude mengaku bingung dengan sikap Dikpora kota Bitung yang menyusun laporan realisasi DAK 2010 sudah dinyatakan selesai. Dan dirinya menganggap laporan Dikpora tersebut sangat konyol dan akan menimbulkan masalah baru yang bias mengarah ke kasus hokum karena telah membuat laporan fiktif.(en)
jangan takut gagal sebelum mencoba
Kalo ada penyimpangan hukum di DAK Diknas 2010 Bitung, Polisi deng Kejakssan so musti bergerak menyelidiki. Rupa skarang ini kasus korupsi DAK Diknas 2010 Minsel ada kemajuan lantaran baru2 ini RML mantan Bupati Minsel so diperiksa Polda, dengar2 Mecky Onibala sbg mantan Penjabat Bupati moh diperiksa. Mudah2an somo clear itu kasus di Minsel kong yang bertanggungjawab musti dihukum noh kalo ada kesalahan yg disengaja ato unsur korupsi.