Video yang viral, para oknum legislator yang diidentifikasi berinisial RO, CM, dan DS, bersama seorang staf, yang tengah menikmati liburan di Bali.
Penulis: Syarif Umar l Bitung
Jagat media sosial di Kota Bitung kembali dihebohkan dengan beredarnya video dan foto sejumlah oknum legislator bersama seorang staf DPRD yang tengah menikmati liburan di Bali. Aksi mereka yang terlihat berjoget dan bernyanyi di sela aktivitas wisata menuai sorotan tajam dari publik.
Dalam video yang viral, para oknum legislator yang diidentifikasi berinisial RO, CM, dan DS, bersama seorang staf, tampak menikmati wahana ATV Quadbike di kawasan Ubud. Dengan raut wajah gembira, mereka terlihat santai menikmati momen tersebut usai kegiatan yang disebut-sebut berkaitan dengan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ pekan lalu.
Namun, publik mempertanyakan urgensi dan etika perjalanan tersebut, terlebih di tengah instruksi efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat. Informasi dari sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa daerah tujuan kegiatan tersebut bahkan belum menuntaskan pembahasan LKPJ.
Kritik pun bermunculan di media sosial, salah satunya melalui akun yang mengatasnamakan Hartje Sagai.”Kiapa di Bitung ndak ada pece-pece, mangkage atau makang puji, terserah jo,” tulisnya, yang mencerminkan kekecewaan terhadap sikap para wakil rakyat.
Aktivis Kota Bitung, Sanny Kakuhe, mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk segera mengambil langkah tegas. Ia menilai penting adanya klarifikasi terkait sumber pembiayaan perjalanan tersebut.
“Harus jelas apakah mereka menggunakan dana pribadi atau APBD, apalagi saat ini pemerintah pusat menyerukan efisiensi anggaran,” tegas Kakuhe.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar para wakil rakyat lebih bijak dan santun dalam menggunakan media sosial, mengingat posisi mereka sebagai representasi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Bitung, Vivi Ganap, saat dikonfirmasi terkait viralnya video tersebut belum memberikan tanggapan rinci.
“Nanti jo atau datang di kantor jo neh,” ujarnya singkat saat dihubungi pada Selasa (28/4/2026) seraya menyebut dirinya masih menjalankan tugas lapangan terkait LKPJ.
Kasus ini menambah daftar sorotan publik terhadap perilaku pejabat daerah, khususnya dalam menjaga etika dan akuntabilitas di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran.
