Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) Ke Sejumlah SPBU di Bitung.
Bitung — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) bersama dengan beberapa instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU) Kota Bitung, Rabu (11/3/2026).
Ada Enam SPBU yang menjadi sasaran sidak Anggota DPRD, yakni, SPBU Manembo-nembo, BCL, dan SPBU Girian Atas, Wangurer, Madidir, Kadoodan.Kehadiran Anggota DPRD di SPBU ini yakni, Alexander Wenas, Hevie Sumarrau, Syam Panai, Gerald Padomi, Denny Liemitang, didasarkan adanya aspirasi masyarakat terhadap gejolak antrean yang terjadi.
Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Kota Bitung pekan lalu untuk membahas persoalan distribusi solar di daerah tersebut.
Anggota DPRD Kota Bitung Hevie Sumarrau menegaskan bahwa kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, apalagi Kota Bitung berada tidak jauh dari depo Pertamina.
“Ini menjadi tanda tanya besar. Bitung berada dekat dengan depo Pertamina, tetapi dalam sebulan terakhir masyarakat justru kesulitan mendapatkan solar,” ucap Hevie saat melakukan sidak.
Menurut Hevie, jika kuota distribusi dari Pertamina terpenuhi, maka seharusnya tidak terjadi kelangkaan yang berkepanjangan.”Kalau solar tetap langka sementara kuota ada, patut diduga ada penyimpangan dalam distribusi. Dugaan permainan atau mafia solar harus ditelusuri,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kota Bitung Michael Sondakh mengatakan sidak tersebut merupakan langkah pemerintah menindaklanjuti hasil RDPU DPRD untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
“Kami menindaklanjuti hasil RDPU di DPRD. Pemerintah bersama DPRD ingin memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan bersama pihak terkait agar kebutuhan masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha yang bergantung pada solar subsidi, dapat terpenuhi.
“Fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Bitung dalam beberapa pekan terakhir memicu keresahan masyarakat. Selain waktu tunggu yang panjang, tidak jarang solar disebut-sebut tiba-tiba habis di SPBU, sehingga memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
DPRD menegaskan pengawasan distribusi solar harus diperketat agar BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
