Editor: Sri Surya | Manado
BPJS Kesehatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 dengan mengusung semangat menjaga harapan melalui gotong royong untuk mewujudkan masyarakat yang sehat bersama.
Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia yang kini telah melindungi sekitar 285 juta jiwa melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program jaminan kesehatan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi sejak dibentuknya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 15 Juli 1968.
Perjalanan tersebut berlanjut melalui Perum Husada Bakti dan PT Askes (Persero), hingga akhirnya bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 sebagai penyelenggara Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat.
“Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung keberlanjutan Program JKN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045,” ujar Pujo.
Menurutnya, keberlanjutan Program JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan. Karena itu, berbagai transformasi terus dilakukan agar kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program tetap berjalan seimbang.
Pujo mengungkapkan, saat ini rasio klaim Program JKN telah mencapai 108 persen, yang menunjukkan semakin besarnya tantangan pembiayaan kesehatan.
“BPJS Kesehatan berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Ke depan, BPJS Kesehatan akan memperkuat strategi melalui peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, serta transformasi layanan berbasis digital.
Salah satu langkah yang akan didorong adalah integrasi kepesertaan JKN dengan berbagai layanan publik, disertai pengembangan layanan non-tatap muka agar akses masyarakat semakin mudah dan efisien.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, mengapresiasi kontribusi BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui Program JKN.
Ia menyebut Program JKN menjadi salah satu pilar utama kesehatan masyarakat yang mendukung visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.
Dudung juga menyoroti sejumlah program kolaboratif BPJS Kesehatan, mulai dari pemantauan kesehatan siswa melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di Sekolah Rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN, hingga layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Meski demikian, Dudung mengingatkan bahwa tantangan keberlanjutan pendanaan, kepatuhan peserta, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan masih harus menjadi perhatian bersama.
Karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat agar Program JKN terus berkelanjutan dan memberikan layanan yang semakin berkualitas.
Pada puncak peringatan HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 untuk fungsi pengadaan dan investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301 sebagai bentuk komitmen memperkuat budaya integritas dan tata kelola organisasi. (***)
