Editor: Sri Surya | Manado
Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan.
Penegasan itu disampaikan menyusul kinerja DJBC yang dinilai terus membaik, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal dan penindakan kasus penyelundupan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut Menkeu, peningkatan kinerja DJBC tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan serta integritas jajaran Bea Cukai.
Ia menilai pengawasan terhadap barang ilegal kini jauh lebih efektif dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Progres Bea Cukai sudah sangat baik. Jajaran pimpinannya saat ini relatif baik. Kita bisa lihat di pasar-pasar, barang selundupan sudah berkurang banyak. Pada masa lalu, truk pembawa barang ilegal masih bisa melintas dengan bebas,” ujarnya.
Menkeu menjelaskan, berdasarkan laporan rutin yang diterimanya dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, setiap truk yang diduga mengangkut barang ilegal kini langsung dihentikan untuk diperiksa.
Pengawasan juga diperketat di kawasan bandara sebagai salah satu pintu masuk barang dari luar negeri.
Ia menegaskan, penguatan sistem pengawasan tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam tata kelola DJBC, baik di jalur darat maupun di berbagai pintu masuk lainnya.
Selain itu, Menkeu mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali mengapresiasi perbaikan kinerja yang ditunjukkan DJBC.
Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa keberadaan Bea Cukai tetap dipertahankan.
Di akhir keterangannya, Menkeu menegaskan bahwa reformasi tata kelola dan penguatan pengawasan yang terus dilakukan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberantas peredaran barang ilegal dan praktik penyelundupan secara berkelanjutan. (***)
