Nasional

Awas! Chaos Politik dan Ekonomi Gara-gara COVID-19

Artinya, jika petani menjual KKK 60%—50%, maka harga yang diterima petani lebih rendah. kini petani di Sumsel mulai mengkhawatirkan penutupan pabrik karet.

Apalagi sejumlah pabrik daerah lain seperti Bengkulu, Jambi dan Sumatera Barat mulai setop produksi.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan saat ini masyarakat menahan daya beli untuk sementara waktu terimbas Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Pada saat yang sama, dia melanjutkan pengeluaran pengembang terus berjalan sehingga mengakibatkan arus kas (cash fl ow) menjadi tidak seimbang.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan bahwa saat ini pengembang dihadapi masalah arus kas menyusul dampak pandemi COVID-19 ke industri properti. Masalah cash flow timbul karena kini suku bunga pinjaman masih tinggi di sejumlah perbankan.

Pebisnis properti mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menu runkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun pajak 2020 dan 2021, sedangkan pada 2022 tarif PPh Badan akan menjadi 20%.

Langkah itu berlaku melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Memba hayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Hanya saja, Ali menyatakan bahwa pemangkasan tersebut hanya berdampak kecil bagi pengembang properti. Dia menyatakan bahwa ada beberapa hal yang jadi catatan terkait pengaturan cash flow perusahaan properti yang sebetulnya tidak terkait dengan pajak.

Berdasarkan temuannya, pengembang kelas menengah hanya mampu bertahan hingga 1 bulan sampai dengan 3 bulan mendatang. Adapun, pengembang kelas bawah lebih memprihatinkan yaitu hanya mampu bertahan hingga 1 bulan.

Kemudian, gelombang penutupan pabrik sepatu dan sepeda akan dimulai pada pekan ini seiring dengan minimnya permintaan. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan sejumlah pabrikan di bawah asosiasi tersebut segera setop produksi.

Firman menyatakan nilai produksi pabrikan berorientasi dalam negeri menopang sekitar 45% dati total nilai produksi alas kaki nasional.

Sementara itu, pabrikan berorientasi ekspor menopang sekitar 50%. Dengan kata lain, hampir separuh pabrikan sepatu di dalam negeri akan merumahkan tenaga kerjanya pada awal kuartal II/2020.

Adapun, Firman memprediksi seluruh pabrikan alas kaki menghentikan produksinya pada 1 Juni 2020.

Berhentinya seluruh pabrikan alas kaki pada awal Juni 2020 akan membuat sekitar 800.000 tenaga kerja industri alas kaki akan dirumahkan.

Ketua Asosiasi Industri Persepedaan (AIPI) Rudiyono menyatakan kapasitas produsi rata-rata pabrikan sepeda saat ini merosot sekitar 40%—70%.

Adapun, pada akhir kuartal I/2020 telah ada tiga pabrikan yang menghentikan produksi sama sekali, dan sekitar 1.000 tenaga kerja dirumahkan.

Sementara itu, Indonesia Iron and Steel Association (IISIA) mendata pasar baja nasional saat ini susut sekitar 80%.

Wakil Ketua Umum IISIA Ismail Mandry mengatakan bahwa utilitas pabrikan baja nasional tinggal 20%.

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara