Amurang – Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu, SE menandatangani sekaligus menyepakati lima tugas pemerintah daerah tanpa korupsi, bersama Bupati dan Walikota se Sulawesi Utara dengan Gubernur Sulut DR S.H Sarundajang.
Menurut Kabag Humas dan protokoler Minsel Tusrianto Rumengan bahwa, penandatanganan tugas pemerintah daerah tanpa korupsi dilakukan pada Rapat Pemutakhiran Data TLHP, dengan tema “Melalui Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan, Kita tingkatkan peran APIP dlm mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa Korupsi”.
Pada kesempatan itu, dilakukan Pengukuhan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Sulawesi Utara, yang di dalamnya penandatanganan lima pemerintah daerah tanpa korupsi, ujar Tusrianto, Rabu (13/8/2014).
Adapun ke 5 kesepakatan pemerintah Kabupaten/Kota dengan Gubernuru Sulut yakni,
• Kesepakatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
• Pakta Integritas Kepala Daerah
• MoU ttg Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah
• Komitmen Bersama utk mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi
• Piagam Pengawasan Intern.
Kegiatan ini digelar, 12 Agustus 2014 (Kemarin, red) di Hotel Sintesa Peninsula Manado, dibuka Gubernur Sulut, didampingi Inspektur Jenderal Kemendagri Maliki Heru Santoso, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Dadang Kurnia, Kepala Kantor Perwakilan BPK Prov. Sulut, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Prov. Sulut.
Turut hadiri Forkompinda Sulut, Pimpinan Instansi Vertikal di Prov Sulut, Bappeda Kab/Kota se Prov. Sulut serta Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Inspektorat Prov, Kab/Kota wilayah Regional II Nasional Indonesia. (sanlylendongan)
Amurang – Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu, SE menandatangani sekaligus menyepakati lima tugas pemerintah daerah tanpa korupsi, bersama Bupati dan Walikota se Sulawesi Utara dengan Gubernur Sulut DR S.H Sarundajang.
Menurut Kabag Humas dan protokoler Minsel Tusrianto Rumengan bahwa, penandatanganan tugas pemerintah daerah tanpa korupsi dilakukan pada Rapat Pemutakhiran Data TLHP, dengan tema “Melalui Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan, Kita tingkatkan peran APIP dlm mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa Korupsi”.
Pada kesempatan itu, dilakukan Pengukuhan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Sulawesi Utara, yang di dalamnya penandatanganan lima pemerintah daerah tanpa korupsi, ujar Tusrianto, Rabu (13/8/2014).
Adapun ke 5 kesepakatan pemerintah Kabupaten/Kota dengan Gubernuru Sulut yakni,
• Kesepakatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
• Pakta Integritas Kepala Daerah
• MoU ttg Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah
• Komitmen Bersama utk mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi
• Piagam Pengawasan Intern.
Kegiatan ini digelar, 12 Agustus 2014 (Kemarin, red) di Hotel Sintesa Peninsula Manado, dibuka Gubernur Sulut, didampingi Inspektur Jenderal Kemendagri Maliki Heru Santoso, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Dadang Kurnia, Kepala Kantor Perwakilan BPK Prov. Sulut, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Prov. Sulut.
Turut hadiri Forkompinda Sulut, Pimpinan Instansi Vertikal di Prov Sulut, Bappeda Kab/Kota se Prov. Sulut serta Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Inspektorat Prov, Kab/Kota wilayah Regional II Nasional Indonesia. (sanlylendongan)