Penulis: Tim Redaksi
JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christiany Eugenia Paruntu, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah bersama Danantara dalam melakukan perampingan dan konsolidasi anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan itu dinilainya sebagai terobosan strategis yang akan memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan efisiensi perusahaan negara secara menyeluruh.
Christiany menegaskan, penyederhanaan struktur korporasi BUMN bukan sekadar pemangkasan administratif, melainkan bagian fundamental dari transformasi yang diperlukan agar BUMN lebih adaptif menghadapi persaingan bisnis modern dan mampu menciptakan nilai tambah lebih besar bagi negara.
Struktur Kompleks Jadi Akar Masalah
Legislator asal Sulawesi Utara itu mengungkapkan, selama ini banyak BUMN memiliki struktur grup usaha yang sangat kompleks dengan jumlah anak perusahaan yang sangat besar. Kondisi tersebut dinilainya menjadi akar dari berbagai persoalan operasional yang selama ini menghambat kinerja perusahaan negara.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi, membengkakkan biaya operasional, dan memperlemah efektivitas pengambilan keputusan bisnis,” ujar Christiany dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Karena itu, Christiany memberikan apresiasi atas langkah konsolidasi yang telah dijalankan pada sejumlah BUMN besar, termasuk di sektor perkebunan, semen, dan kepelabuhanan. Ia menilai upaya tersebut sebagai langkah nyata membangun organisasi yang lebih ramping, sehat, dan produktif.
Christiany juga sependapat dengan para pengamat yang menilai pengurangan jumlah entitas usaha berkorelasi positif terhadap efisiensi biaya dan optimalisasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Integrasi Pasca-Merger, Tantangan Sesungguhnya
Meski mendukung penuh kebijakan konsolidasi, Christiany mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru muncul setelah proses merger selesai dilakukan. Menurutnya, integrasi pasca-merger adalah tahap yang jauh lebih krusial dan kerap luput dari perhatian.
“Harmonisasi budaya kerja, penyelarasan proses bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Christiany menekankan, keberhasilan restrukturisasi tidak bisa hanya diukur dari berkurangnya jumlah anak usaha. Tolok ukur yang lebih relevan, menurutnya, adalah peningkatan produktivitas, profitabilitas, serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.
DPR Buka Ruang Luas bagi Semua Pemangku Kepentingan
Sebagai wakil rakyat yang mengawal kebijakan BUMN di Komisi VI, Christiany memastikan DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pemangku kepentingan — mulai dari entitas BUMN, serikat pekerja, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat umum — untuk menyampaikan masukan dan evaluasi terhadap proses restrukturisasi yang sedang berjalan.
Ia menegaskan, setiap masukan konstruktif akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan agar transformasi BUMN berjalan secara inklusif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terdampak.
Christiany juga memastikan Komisi VI DPR bersama Fraksi Golkar akan terus mengawal proses transformasi ini secara berkelanjutan. Bila ada persoalan yang muncul di lapangan, pihaknya siap menindaklanjuti dan membahasnya bersama Kementerian BUMN serta Danantara guna mencari solusi terbaik.
“Tujuan akhirnya satu: menciptakan BUMN yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif, serta mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Christiany.
