Penulis: Tim Redaksi
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan anggaran Tahun 2027 bagi tujuh Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Rapat yang dihadiri para Menteri Koordinator tersebut menjadi tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, sekaligus memastikan arah kebijakan fiskal sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christiany Eugenia Paruntu (CEP), menegaskan bahwa pembahasan dan persetujuan anggaran tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui rapat kerja ini, kami memastikan setiap alokasi anggaran Kementerian Koordinator benar-benar diarahkan untuk memperkuat pembangunan nasional dan memberikan dampak nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Christiany Paruntu.
Dalam rapat tersebut, Banggar membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) beserta Rencana Kerja Tahun 2027 dari tujuh Kementerian Koordinator, yakni Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pangan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Selain membahas besaran anggaran, forum tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian agar program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian utama, mulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas politik dan keamanan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah saat ini tengah menyusun RAPBN 2027 dengan fokus pada dukungan terhadap program prioritas nasional, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara, serta penguatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Melalui fungsi penganggarannya, DPR RI menegaskan komitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran negara agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga mampu mendorong pencapaian target pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
