Manado, BeritaManado.com – Keputusan pemerintah mengalihkan impor minyak dan gas (migas) ke Amerika Serikat (AS) dinilai sebagai langkah strategis di tengah memanasnya situasi geopolitik global, khususnya setelah penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada distribusi energi dunia.
Pakar ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons rasional untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Menurutnya, meski cadangan migas Amerika Serikat tidak sebesar sebelumnya, negara tersebut masih menjadi kekuatan dominan dalam ekonomi global dan memiliki sumber daya yang relatif stabil.
“Amerika Serikat masih menjadi salah satu kekuatan utama dunia, baik secara ekonomi maupun sumber daya. Dalam kondisi seperti sekarang, keputusan Presiden Prabowo menjalin kerja sama dengan AS adalah langkah yang tepat,” ujar Robert dalam diskusi bertema “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana” di Manado, Rabu (4/3/2026).
Robert menjelaskan, penutupan Selat Hormuz — jalur utama perdagangan minyak dunia — berpotensi memicu lonjakan harga minyak global. Jika Indonesia tetap bergantung pada pasokan dari Timur Tengah, maka risiko kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri semakin besar.
“Memang ada jalur alternatif, tetapi jaraknya lebih jauh dan biaya logistik menjadi lebih mahal. Jika penutupan berlangsung lama, kenaikan harga minyak dunia bisa sangat signifikan,” jelasnya.
Senada dengan itu, pakar energi Unima, Reynaldo J. Saliki, menilai pengalihan impor migas ke AS memberi keuntungan jangka panjang melalui diversifikasi sumber pasokan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu.
“Diversifikasi sumber impor membuat kita tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja. Ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional,” kata Reynaldo.
Ia menegaskan, di tengah konflik geopolitik, ketidakstabilan harga minyak, serta tantangan transisi energi, program swasembada energi justru semakin mendesak untuk direalisasikan.
Program tersebut, menurutnya, telah menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Asta Cita.
“Dalam situasi global yang tidak stabil, swasembada energi menjadi kunci untuk memastikan pasokan domestik tetap aman,” ujarnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Anggela A. Adam menilai kebijakan pengalihan impor ke AS sebagai strategi yang lebih menguntungkan dibanding ketergantungan lama pada Singapura. Ia menilai selama ini Indonesia menanggung biaya lebih tinggi karena Singapura bukan negara produsen migas, melainkan hanya perantara.
“Selama bertahun-tahun kita bergantung pada Singapura, padahal mereka juga mengimpor dari negara lain lalu menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Secara biaya, itu jauh lebih merugikan dibanding langsung bekerja sama dengan Amerika Serikat,” ujar Anggela yang juga Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit).
Ia menegaskan bahwa swasembada energi bukan sekadar wacana politik, melainkan program terencana dalam kerangka Asta Cita. Keberhasilan swasembada pangan sebelumnya dinilai menjadi indikator bahwa target serupa di sektor energi bisa dicapai, meski membutuhkan tahapan dan visi jangka panjang.
“Ini bukan program instan. Implementasinya harus bertahap dan berbasis pemetaan yang matang. Mungkin dalam lima tahun belum sepenuhnya tercapai, tetapi arahnya sudah jelas dan menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Anggela, dorongan swasembada energi sangat relevan dengan situasi global yang penuh ketidakpastian dan menjadi bagian penting dari delapan agenda prioritas Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Deidy Wuisan
