Hal ini dinilainya semakin relevan mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar merantau ke berbagai penjuru negeri.

“Apabila ketentuannya tetap mengacu pada KTP dan domisili, maka warga saya yang merantau pun turut dirugikan. Begitu pula dengan para perantau dari daerah lain yang kini menetap di Sulawesi Utara namun masih menggunakan KTP asal. Ini perlu mendapat perhatian serius,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian ESDM di gedung DPR, Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan sebanyak 232 WPR atau blok untuk dimasukkan ke dalam rencana penyesuaian tambang tahun 2026.

Namun dari jumlah tersebut, hanya 63 WPR yang berhasil mendapatkan persetujuan.

Ia berharap jumlah tersebut masih dapat bertambah, mengingat baru enam kabupaten di Sulawesi Utara yang WPR-nya disetujui, sementara terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki potensi tambang di wilayah tersebut.

“Jadi masih ada empat kabupaten lagi yang belum terakomodasi,” pungkasnya.

(rds)

Berita terkait: