Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E Kandouw, mengatakan Sulut menjadi provinsi yang paling rendah angka kemiskinannya se Pulau Sulawesi di tengah tantangan yang terjadi di sejumlah sektor.
Hal tersebut dikatakan Steven Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Masyarakat di Manado, Jumat 12/4/2019) pagi.
“Sulut punya enam dari dua belas industri perikanan terbesar di Indonesia hampir semua hanya bisa beroperasi paling tinggi 20 persen dari kapasitas produksi karena suplainya tidak maksimal dilarang karena moratorium dari kementerian perikanan tapi kita patut berbangga karena angka kemiskinan di seluruh Sulawesi kita paling rendah,” jelas Kandouw.
Lanjut Steven Kandouw, peranan Gubernur Sulut selama tiga tahun belakangan ini sektor pariwisata Sulut mengalami pertumbuhan pariwisata tertinggi se Indonesia walaupun tidak termasuk 10 destinasi unggulan di Indonesia.
“Tahun 2015 kita masih dua belas ribu kunjungan wisatawan satu tahun sekarang sudah berkisar sebelas ribu sampai ribu satu bulan kunjungan dan kedepan bapak gubernur sudah buka airline yang baru dari Kinabalu dan Davao,” jelas Kandouw.
Menurut Steven Kandouw, data BPS menyebutkan bahwa sumbangan pariwisata yang tadinya hanya empat persen di PDRP sekarang sudah mencapai enam belas persen.
“Sudah waktunya mencari meng-grade terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengelaborasi dan kolaborasi pariwisata lokal wisdom kita yang belum tergarap dengan baik,” tandas Kandouw.
Tutur Steven Kandouw, kebijakan pemerintah menggunakan goverment expenditur pertama output outcomenya jelas dan lebih utama sustainable bisa terus berlangsung dan dirasakan oleh masyarakat.
“Pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat agar program yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik dan harapan bapak gubernur dana desa dari 1,7 triliun bisa jadi 3 triliun,” terang Kandouw.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sonny Harry B Hamadi, mengatakan ingin membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri melalui proses penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan.
“Tugas kita sebagai pemerintah menciptakan dan memungkinkan mereka membangun wirausaha dengan mudah jadi membangun sistem sehingga mereka mampu untuk bangkit sendiri,” tukas Sonny.
Lanjut Sonny, dana desa semakin besar harus betul betul memberi manfaat bagi masyarakat desa.
“Penguatan ekonomi masyarakat di desa menjadi prioritas pembangunan desa berikutnya selama ini kita prioritas pembangunan infrastruktur di 2019 kita dorong penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa,” jelas Sonny.
Rakor turut dihadiri jajaran Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh dan Kepala Biro Kesra Sulut Kartika Devi Tanos.
(***/JerryPalohoon)
