Bisnis dan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Ungkap Penyebab Antrean Solar Subsidi di Sulut

Pemerintah Provinsi Ungkap Penyebab Antrean Solar Subsidi di Sulut
Antrean di SPBU

Penulis: Sri Surya | Manao

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memastikan stok dan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, solar, Pertalite, dan minyak tanah, masih khususnyamencukupi.

Masyarakat pun diminta tidak khawatir  pasokan hingga saat ini dalam kondisi aman.

Kepala Biro (Karo) Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung, mengatakan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir bukan disebabkan berkurangnya kuota solar bersubsidi, melainkan meningkatnya konsumsi.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa untuk stok BBM bersubsidi, dalam hal ini solar, Pertalite, dan minyak tanah, stoknya tersedia dan cukup. Realisasi hingga semester pertama masih berada di kisaran 50 persen dari kuota tahunan. Artinya, stok dan kuota masih tercukupi,” kata Reza.

Ia menjelaskan, kuota solar bersubsidi Sulawesi Utara pada 2026 mencapai 162.989 kiloliter (kL) atau lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2025 yang sebesar 161.715 kL.

Dengan demikian, antrean panjang yang sempat terjadi tidak berkaitan dengan pengurangan kuota.

Menurut Reza, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konsumsi solar bersubsidi meningkat. Rata-rata penyaluran bulanan naik dari sekitar 13.557 kL menjadi 14.127 kL.

Penyebab pertama adalah perpindahan sebagian pengguna Dexlite ke solar bersubsidi setelah terjadi kenaikan harga Dexlite. Kendaraan seperti SUV bermesin diesel, termasuk Fortuner dan Pajero, ikut beralih menggunakan solar subsidi.

Faktor kedua, sejumlah truk yang sebelumnya tidak dapat membeli solar karena QR Code-nya diblokir kini telah kembali diaktifkan sehingga menambah jumlah kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi di SPBU.

Selain itu, Pemprov Sulut juga menemukan adanya praktik penyalahgunaan solar bersubsidi.

Solar yang dibeli oleh truk melalui antrean di SPBU diduga dijual kembali kepada pihak lain dengan memanfaatkan selisih harga yang mencapai hampir Rp13.000 per liter dibanding solar nonsubsidi.

Akumulasi dari berbagai faktor tersebut menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi panjang dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Meski demikian, Reza mengatakan kondisi antrean mulai membaik dalam beberapa hari terakhir berkat pengawasan intensif yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Bersubsidi.

“Dalam dua hingga tiga hari terakhir kita bisa melihat antrean sudah mulai berkurang. Ini merupakan hasil kolaborasi sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melalui Satgas Pengawasan BBM yang melibatkan Polda Sulut, seluruh Polres, Badan Pendapatan Daerah, dan berbagai instansi terkait untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Pemprov Sulut juga terus memantau perkembangan konsumsi solar bersubsidi setiap hari.

Apabila terjadi lonjakan penggunaan yang berpotensi melampaui kuota, pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengajukan penyesuaian kuota.

“Kami terus memonitor realisasi setiap hari dan setiap bulan. Jika terjadi lonjakan konsumsi yang menyerap jauh di atas kuota, pemerintah akan mengantisipasi dengan memastikan adanya penambahan atau penyesuaian kuota agar kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara terhadap BBM bersubsidi tetap terpenuhi,” tutur Reza.

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara