Manado, BeritaManado.com – Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) terus digencarkan melalui sinergi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bank Indonesia menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dan inovasi daerah demi menekan laju inflasi pangan yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga stabilitas harga di pasar.
“Digitalisasi distribusi pangan sangat penting untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar dan harga tetap stabil. Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa memantau ketersediaan barang dan segera mengambil langkah jika terjadi kenaikan harga,” ujar Gubernur Yulius saat menghadiri kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya penerapan strategi “4K”, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Ia mendorong setiap daerah untuk melahirkan inovasi pengendalian inflasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Kegiatan GNPIP menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan serta mempercepat stabilisasi harga komoditas strategis.
Acara ini dihadiri langsung Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Sulampua.
Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia menilai masih ada sejumlah tantangan dalam menjaga inflasi pangan di kawasan timur Indonesia, seperti perubahan iklim, disparitas harga antar daerah, hingga tingginya biaya distribusi.
Untuk itu, BI mendorong optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah.
Beberapa langkah konkret dilakukan, antara lain memperluas kerja sama antar daerah (KAD), mengembangkan neraca pangan daerah, serta menghadirkan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar-pasar utama.
Selain itu, BI bersama pemerintah daerah juga mendorong hilirisasi produk pertanian, revitalisasi Rice Milling Unit (RMU), dan penguatan kelembagaan petani serta BUMD pangan sebagai offtaker lokal.
“Melalui sinergi dan inovasi daerah, kita harapkan inflasi pangan di wilayah Sulampua dapat terus terkendali. Harga yang stabil akan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ungkap Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali.
Dengan langkah-langkah tersebut, Sulawesi Utara diharapkan mampu menjadi contoh dalam menjaga stabilitas inflasi di kawasan timur Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
(srisurya)
