Manado, BeritaManado.com – Hak memilih Kepala Daerah dalam Pilkada oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harusnya dicabut.
Dijelaskan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, hal ini dikarenakan ASN yang seharusnya bersikap netral ‘dipaksa’ bahkan dijadikan kekuatan politik yang merupakan peninggalan masa rezim Soeharto, dimana ASN dijadikan salah satu kekuatan politik ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).
“Kedepan alangkah baiknya hak memilih ASN di Pemilu dicabut, itu dalam rangka mengamankan posisi ASN, karena sejatinya ASN adalah Aparat Negara seperti juga anggota TNI dan Polri yang fokus mengabdi untuk Negara sebagai Aparat yang berdiri diatas semua lapisan, Saat ini TNI/Polri sudah netral, tinggal nantinya birokrasi yang masih perlu diperjelas,” tandas Taufik Tumbelaka.
Lanjut Taufik Tumbelaka, semua dikembalikan ke aturannya dan diminta semua pihak terutama ASN menghormati dan mentaatinya. Selain itu para elit politik termasuk Kepala Daerah tidak memaksa para ASN untuk terjebak dalam politik praktis sesuai aturan yang ada.
“Sekda dan BKD harus proaktif dan antisipatif dalam ‘melindungi’ para ASN dari tarikan oknum-oknum elit politik. Saya yakin hanya sebagian kecil ASN yang merasa senang ‘menyerempet-menyerempet’ ke wilayah politik praktis dan biasanya itu para oknum pejabat yang cari muka. Kalau mayoritas tampaknya terpaksa dengan perasaan tidak nyaman pada saat digiring oknum tertentu ke arah politik praktis,” pungkas Taufik Tumbelaka. (JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Hak memilih Kepala Daerah dalam Pilkada oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harusnya dicabut.
Dijelaskan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, hal ini dikarenakan ASN yang seharusnya bersikap netral ‘dipaksa’ bahkan dijadikan kekuatan politik yang merupakan peninggalan masa rezim Soeharto, dimana ASN dijadikan salah satu kekuatan politik ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).
“Kedepan alangkah baiknya hak memilih ASN di Pemilu dicabut, itu dalam rangka mengamankan posisi ASN, karena sejatinya ASN adalah Aparat Negara seperti juga anggota TNI dan Polri yang fokus mengabdi untuk Negara sebagai Aparat yang berdiri diatas semua lapisan, Saat ini TNI/Polri sudah netral, tinggal nantinya birokrasi yang masih perlu diperjelas,” tandas Taufik Tumbelaka.
Lanjut Taufik Tumbelaka, semua dikembalikan ke aturannya dan diminta semua pihak terutama ASN menghormati dan mentaatinya. Selain itu para elit politik termasuk Kepala Daerah tidak memaksa para ASN untuk terjebak dalam politik praktis sesuai aturan yang ada.
“Sekda dan BKD harus proaktif dan antisipatif dalam ‘melindungi’ para ASN dari tarikan oknum-oknum elit politik. Saya yakin hanya sebagian kecil ASN yang merasa senang ‘menyerempet-menyerempet’ ke wilayah politik praktis dan biasanya itu para oknum pejabat yang cari muka. Kalau mayoritas tampaknya terpaksa dengan perasaan tidak nyaman pada saat digiring oknum tertentu ke arah politik praktis,” pungkas Taufik Tumbelaka. (JerryPalohoon)