Jakarta, BeritaManado.com — Berdasarkan Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari WHO, terdapat 408.661 kasus kanker di Indonesia pada tahun 2022.
Sementara kanker payudara menjadi yang paling banyak ditemukan dan menyumbang angka kematian tertinggi, yaitu 9,3 persen.
Namun kabar gembira datang dari pemerintah bagi pasien kanker payudara stadium dini.
Pasalnya, sejak 1 Maret 2024, pasien dengan kanker payudara stadium dini jenis tertentu sudah dapat mengakses trastuzumab melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Trastuzumab telah menjadi pengobatan standar untuk kanker payudara jenis HER2+ sejak lebih dari satu dekade lalu.
Meskipun jenis kanker ini tumbuh lebih cepat dan banyak menyerang pasien berusia muda, namun apabila diobati sejak stadium dini dengan baik, harapan kesembuhannya tinggi.
Sayangnya, hingga kini kesembuhan bagi banyak pasien masih sebatas harapan akibat berbagai kendala birokrasi.
Topik ini menjadi salah satu bahasan utama dalam Seminar Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) bertema “Akses Pengobatan Kanker di JKN: Menciptakan Birokrasi yang Berpihak pada Pemenuhan Hak Pasien” yang diselenggarakan pada 16 Agustus 2024.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI), serta organisasi pasien Cancer Information and Support Center (CISC).
Tujuan dari acara ini adalah untuk membahas berbagai masalah terkait akses pengobatan kanker dan mengeksplorasi solusi efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas penatalaksanaan kanker di Indonesia, khususnya dalam program JKN.
Ketua HIFDI, Dr Zaenal Abidin SH MH, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperbaiki akses dan kualitas pengobatan kanker di Indonesia.
Seminar ini dipandu oleh Dr Putro S Muhammad CEFHLM, Sekretaris Jenderal HIFDI, yang memastikan diskusi berjalan fokus dan produktif.
Kanker, sebagai penyakit katastropik, memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Pasalnya, dampaknya tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga menimbulkan beban sosial ekonomi yang besar akibat pembiayaan pengobatannya.
Meski JKN telah memberikan banyak manfaat bagi pasien kanker, implementasi kebijakan masih jauh dari optimal.
Masih ada juga hambatan dalam layanan yang seharusnya dapat diberikan kepada pasien.
Seperti yang diungkapkan Aryanthi Baramuli Putri, pendiri dan ketua CISC, di mana upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pengobatan kanker patut diapresiasi.
“Kasus kanker terbanyak adalah kanker payudara dan kami sangat berharap agar pemerintah segera memberikan solusi seperti trastuzumab,” ujarnya.
Saat peraturan Menteri Kesehatan yang menyatakan trastuzumab dijamin untuk kanker payudara stadium dini keluar, kata Aryanthi, pasien sangat menaruh harapan besar.
“Sayangnya, hingga saat ini hak mereka belum bisa diwujudkan, obat masih belum bisa diakses,” pungkasnya.
Ketua POI, Dr dr Cosphiadi Irawan SpPD-KHOM, menyoroti pentingnya penanganan komprehensif terhadap kanker.
“Penatalaksanaan kanker membutuhkan kerja sama multidisiplin dan harus dilakukan secara komprehensif,” ungkapnya.
WHO, melalui Global Breast Cancer Initiative, menargetkan 60 persen pasien kanker payudara terdiagnosis sejak stadium dini.
Sementara sekitar 80 persen pasien mendapatkan akses terhadap pengobatan yang sesuai standar medis.
Di sisi lain, Dr. Dyah Agustina Waluyo menekankan soal pentingnya akses terhadap obat-obatan itu.
“Penting untuk diingat bahwa akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa seperti trastuzumab bukanlah sebuah kemewahan, melainkan hak yang harus diterima oleh setiap pasien,” katanya.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD, mengapresiasi kegiatan ini yang memberikan pandangan langsung mengenai masalah yang dihadapi di lapangan.
Ia menegaskan komitmen BPJS dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang ada, di antaranya terkait dengan kebijakan dan bukti ilmiah.
Prof Ali menyampaikan hasil dari meta analisis koheren dan menerima saran dari Dr Djumhana untuk pertemuan lanjutan guna mencari solusi.
Di pihak lain, Dr Djumhana menambahkan pentingnya memasukkan obat-obat kanker terbaru ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Hal ini agar menjadi lebih terjangkau dan tercantum dalam e-catalog BPJS Kesehatan.
Ia menekankan bahwa studi dampak anggaran perlu dilakukan untuk memastikan harga obat dapat ditekan.
Dengan begitu dapat memenuhi standar cost-effectiveness yang ditentukan oleh Formularium Nasional (Fornas).
Sementara Dr Anton dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) juga menyampaikan kekhawatirannya terkait penanganan kanker payudara HER2 (+).
Meskipun trastuzumab sudah masuk dalam Fornas 2023, BPJS hingga saat ini belum memberikan akses terhadap obat tersebut.
Hal ini mengundang tanda tanya, mengingat secara legal formal obat ini telah disetujui penggunaannya dalam Fornas.
Adapun Dr dr Fathema Djan Rachmat SpB SpBTKV menekankan bahwa tingginya angka kematian akibat kanker di Indonesia membutuhkan upaya yang lebih besar dalam hal diagnosis dini dan aksesibilitas layanan kesehatan.
Dengan terus meningkatnya kasus kanker baru setiap tahun, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Seiring upaya Pemerintah untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan JKN, namun diakui masih banyak area yang perlu diperbaiki.
Birokrasi yang mendukung pemenuhan hak pasien serta kolaborasi antara para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memberikan pelayanan kanker yang optimal, sesuai dengan standar penatalaksanaan medis.
Menuntaskan masalah akses trastuzumab bagi pasien kanker payudara stadium dini adalah salah satu langkah yang harus segera diwujudkan demi menjamin hak dan harapan pasien akan kesembuhan.